Politik Pemerintahan

Ketua BK DPRD Jember Laporkan Pejabat Pemkab ke Polisi

Tujuh orang anggota DPRD Jember datang ke Markas Polres Jember untuk melaporkan Penny

Jember (beritajatim.com) – Ketua Badan Kehormatan DPRD Jember Hamim melaporkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten, Penny Artha Medya, ke kepolisian resor setempat, Jumat (17/4/2020).

Ada tujuh orang anggota DPRD Jember yang datang ke Markas Polres Jember untuk melaporkan Penny. Mereka adalah Gufron, Agusta Jaka Purwana, Hamim, Sunardi, Tatin Indrayani, David Handoko Seto, dan Hadi Supaat. Mereka sempat ditemui langsung Kepala Polres Jember Ajun Komisaris Besar Aris Supriyono.

Persoalan berawal dari pernyataan Penny dalam berita berjudul ‘Ditanya Asal-Usul Anggaran Covid-19, Kepala BPKAD Jember: Tulis Dulu DPRD Gak Nyumbang’, di media massa dalam jaringan, Nusa Daily, Kamis (16/4/2020). Pernyataan itu dinilai DPRD Jember sebagai penghinaan terhadap parlemen.

“Kami melaporkan karena ucapan beliau sebagai Kepala Badan tidak beretika birokrasi. Kalau tidak dilaporkan, kami akan disorot masyarakat dan menjadi (sasaran) ujaran kebencian dari masyarakat,” kata Hamim kepada beritajatim.com.

“Kami mendampingi Ketua BK, karena pimpinan DPRD Jember sudah memerintahkan ke BK untuk melaporkan Bu Penny. Ini negara hukum dan kami tidak mau berpolemik di media massa. Biar hukum yang menjembatani,” kata Agusta dari Partai Demokrat.

Agusta mengingatkan, bahwa DPRD Jember adalah lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan bupati sebagai eksekutif. “Kok tiba-tiba ada bagian dari lembaga eksekutif yang kami tidak tahu juntrungannya ngomong seperti itu,” katanya.

Menurut Agusta, ucapan Penny bisa disalahpahami masyarakat. “Ketika kami diomong tidak menyumbang, ini bisa menghasut masyarakat awam. Ini juga bisa melemahkan DPRD,” katanya.

Pria berkacamata ini mengingatkan, bahwa anggaran yang dikelola untuk penanganan Covid-19 bukanlah uang pribadi Bupati Faida maupun DPRD Jember. “Ini uang rakyat yang dikelola bupati, bukan uang bupati. Tiba-tiba dipelintir DPRD tidak menyumbang. Ini seolah-olah ini uang pribadi, bupati menyumbang dan DPRD tidak. Kan tidak seperti itu. Eksekutif mengelola uang rakyat dan DPRD mengontrol. Uang rakyat berasal dari pajak dan retribusi,” kata Agusta.

David Handoko Seto dari Partai Nasional Demokrat meminta polres menggunakan delik pidana umum, yakni pasal penghinaan dan ujaran kebencian. “Mungkin juga ada kaitannya juga dengan Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik. Ucapan Saudari Penny ini tidak layak disampaikan seorang pejabat eselon 2. Saudari Penny tidak seharusnya memberi penilaian kepada DPRD dan bupati,” katanya.

“Kami merasa sangat dirugikan. Masyarakat diracuni dengan ucapan bahwa DPRD Jember tidak memberi kontribusi positif terhadap penanganan Covid-19. Padahal, DPRD dari semua fraksi dan partai sudah melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, mulai dari penyemprotan disinfektan, pembagian masker, sembako, hand sanitizer, dan sebagainya,” kata David.

David mempertanyakan balik kepada Penny soal sumbangan pribadi pejabat itu. “Dengan adanya laporan ini, kami ingin ke depan eksekutif tidak seenaknya sendiri,” katanya. Penny belum menjawab permintaan konfirmasi beritajatim.com via WhatsApp. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar