Politik Pemerintahan

Bila PPKM Tak Efektif Tekan Angka Covid-19

Ketua Banggar DPR RI: Pemerintah Perlu Siapkan ‘Worst Case Scenario’

Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah (foto: ist)

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR RI), MH. Said Abdullah menilai pemerintah perlu menyusun ‘worst case scenario’, apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak cukup efektif menekan kasus harian Covid-19.

“Sudah setahun lebih pandemi Covid-19 ini mendera negara kita. Sekarang masa pandemi ini memasuki babak baru, yakni merebaknya varian delta yang menimbulkan gelombang kedua melonjaknya kasus Covid-19. Ini perlu perhatian serius semua pihak,” katanya, Jumat (9/7/2021).

Apabila Pemerintah harus membuat kebijakan lanjutan yang berdampak luas dari sisi ekonomi, sosial, dan kesehatan, termasuk pelaksanaan ‘worst case scenario’, Said berharap agar pemerintah berkomunikasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.

“Langkah ini untuk mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan kita yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat,” tegasnya.

Said memaparkan, ‘worst case scenario’ membutuhkan dukungan anggaran sangat besar. Hal itu akan berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rencana APBN 2022.
“Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan ‘refocusing anggaran’. Namun melihat situasi dan potensi resiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan lebih jauh. Salah satunya, saya merekomendasikan worst case scenario,” ujarnya.

Politisi asli Sumenep ini mengatakan, Pemerintah harus mulai mengerahkan sumber daya yang ada, termasuk kerjasama internasional dalam penanganan Covid-19 di tanah air. Kerjasama internasional saat ini telah terbangun, khususnya dalam pemberian vaksin dan obat, serta pertukaran informasi tentang segala hal terkait Covid-19.

“Kita tidak pernah tahu, kapan pandemi ini akan berakhir. Karena itu, mobilisasi sumber daya, baik nasional maupun internasional untuk segala kebutuhan penopang pencegahan dan penanganan Covid-19 harus mulai dilakukan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam waktu setahun lebih masa pandemi, 2,4 juta rakyat Indonesia terkena Covid-19. Angka kematian pasiem secara harian juga meningkat. Kalau awalnya rata-rata kematian di bawah 500 orang per hari, kini naik menjadi di atas 500 orang per hari. Pandemi Covid-19 telah merenggut 63,7 ribu nyawa rakyat Indonesia.

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran dalam pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19. Termasuk bila dalam pelaksanaan ‘worst case scenario’ harus membutuhkan dukungan pembiayaan seperti penerbitan surat utang negara. Karena kebijakan itu akan berdampak pada turunnya penerimaan perpajakan,” terangnya. [tem/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar