Politik Pemerintahan

Pengamat Kebijakan Publik Unej

Ketidaktegasan Pemerintah Pusat Punya Andil dalam Kisruh Politik di Jember

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah pusat memiliki andil dalam terjadinya kisruh politik pemerintahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Buah dari ketidaktegasan selama ini.

Hal ini dikemukakan dosen administrasi negara Universitas Jember dan pengamat kebijakan publik, Hermanto Rohman, Senin (27/7/2020). “Persoalan politik tidak akan berlarut-larut dalam pemerintahan daerah kalau pemerintah pusat tegas dalam memberikan sanksi pelanggaran sebagaimana surat tertulis yang diberikan kepada pemerintah daerah,” katanya.

“Jadi bisa dikatakan, carut-marutnya politik di Jember ini tidak lepas dari ketidaktegasan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti produk hukum mereka sendiri, yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran (aturan) di Jember. Kalau mereka tegas memberikan sanksi kepada bupati, persoalan ini sebetulnya sudah selesai. DPRD Jember tidak perlu menindaklanjuti lagi secara politik,” kata Hermanto.

Sebagaimana dijelaskan dalam materi usulan hak menyatakan pendapat yang dibacakan dalam sidang paripurna di DPRD Jember, pemerintah pusat beberapa kali menerbitkan surat terkait pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida. Surat pertama berasal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bernomor R-3419/KASN/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019, perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Mutasi Pegawai di Lingkungan Kabupaten Jember.

Surat berikutnya adalah surat yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bernomor: 700/12429/SJ tanggal 11 November 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus. Dalam sidang paripurna itu, DPRD Jember mengungkapkan temuan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu.

1. Terdapat 11 pejabat yang dimutasi kurang dari dua tahun. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentng Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 190 ayat (2) dan ayat (3).

2. Terdapat fungsional umum yang langsung menjadi pejabat administrator. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 54 ayat (1) huruf d.

3. Terdapat 15 pejabat administrator camat tidak mempunyai kompetensi latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah Pasal 224 ayat (2).

4. Terdapat pengangkatan jabatan dalam JPT Pratama tidak berkoordinasi dengan KASN dan pelaksanaan mutasi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang penetapannya tidak ada usulan tertulis dari pimpinan OPD dan pertimbangan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 131 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

5,. Terdapat perubahan Peraturan Bupati Jember tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tanpa melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak didahului proses analisis jabatan.

Hal di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan menerbitkan surat bernomor 131/25434/011.2/2019 tertanggal 10 Desember 2019. Dalam surat gubernur itu, Bupati Faida diperintahkan untuk mencabut 15 keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan, satu keputusan tentang demisioner jabatan, dan satu keputusan Bupati terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya bupati diperintahkan segera mengembalikan para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan pada 3 Januari 2018. Bupati juga diperintahkan menyusun perencanaan mutasi untuk melakukan penataan dan pengisian jabatan dengan memfungsikan Tim Penilai Kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bupati juga diperintahkan mencabut 30 peraturan tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditandatangani dan diundangkan pada 3 Januari 2019. Selanjutnya bupati diperintahkan memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan pada 1 Desember 2016.

Ketiga, bupati diperintahkan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Jember, bernomor 821.2/442/Dukcapil tertanggal tanggal 9 Januari 2019. Isinya perihal Peringatan Atas Penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Bupati Faida menyatakan sudah menindaklanjuti semua surat pemerintah pusat dan gubernur tersebut. Namun dalam pertemuan mediasi di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri Gedung A Lantai 3, Jakarta, Selasa (7/7/2020), ternyata tidak ada bukti bahwa surat Mendagri telah dilaksanakan. Akhirnya dalam berita acara rapat disepakati, hasil tindak lanjut surat Mendagri itu disampaikan oleh Pemkab Jember melalui gubernur Jatim paling lambat 7 September 2020.

“DPRD Jember melakukan ini (rangkaian penggunaan hak interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat), karena pemerintah pusat ketika mengatakan terjadi pelanggaran di Jember, tidak memberikan sanksi sebagai implikasi dari pelanggaran itu. Sehingga ini berlarut-larut dan berdampak pada proses politik yang lain seperti pembahasan APBD 2020,” kata Hermanto.

Menurut Hermanto, ketika pemerintah pusat menerbitkan surat terkait pelanggaran, seharusnya selalu ada batas waktu bagi Pemkab Jember untuk menindaklanjuti. “Tapi karena diberikan kemudahan ruang persepsi yang lebar, akhirnya menjadi bola politik yang sangat luas dan itu berdampak terhadap kinerja pemerintahan daerah di Jember,” katanya.

“Kalau menyatakan orang melanggar dan tidak ada perbaikan atas pelanggaran, kan seharusnya ada sanksi. Kalau kemudian ada upaya perbaikan, seharusnya ada batas waktunya. Ini yang tidak jelas dari beberapa hal yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah. Ini yang berdampak politik di Jember. Dalam konteks ini posisi DPRD Jember sendiri tidak salah, karena faktanya surat-surat yang menyatakan terjadinya pelanggaran di Jember itu sampai hari ini tidak jelas bagaimana penyelesaiannya,” kata Hermanto. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar