Politik Pemerintahan

Ketiadaan Perda APBD Tak Halangi Realisasi Bansos Pemkab Jember

Warga penerima bantuan sosial yang antre di Bank Jatim Jember (istimewa)

Warga penerima bantuan sosial yang antre di Bank Jatim Jember (istimewa)

 

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah bantuan sosial untuk ribuan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, dicairkan di Bank Jatim, Kamis (14/5/2020). Belum disahkannya Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2020 tak menghalangi realisasinya. Saat ini, belanja APBD memakai dasar peraturan kepala daerah.

Antrean terlihat pada pagi hari dan mencapai ratusan orang. Protokol pencegahan Covid-19 terabaikan, sehingga polisi pun turun tangan menertibkan. Wakil Pimpinan Cabang Bank Jatim Jember Imam Sardjono mengatakan, uang yang dicairkan adalah honor untuk kader posyandu, pengurus rukun tetangga dan rukun warga. “Langsung masuk rekening. Begitu uangnya masuk, mereka langsung mengambil (tunai),” katanya.

Menurut Imam, ada 13 ribu kader posyandu, 17 ribu pengurus RT dan RW, mahasiswa penerima beasiswa, dan lain-lain yang berhak menerima dana bantuan tersebut. Bank Jatim tidak bisa menolak kedatangan penerima bantuan, sehingga terjadi penumpukan massa. “Kami hanya pelayanan,” katanya.

Pencairan itu sesuai SP2D (Surat Perintah pencairan Dana). “Kami hanya operator,” kata Imam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono bersyukur dana bansos itu sudah terealisasi. “Alhamdulillah masyarakat sudah menerima,’ katanya kepada beritajatim.com.

Mengenai belum adanya peraturan daerah APBD, Gatot mengatakan, status hukum perda dan peraturan kepala daerah (perkada). “Perda atau perkada hanya instrumen hukum. Tujuannya hanya satu yaitu menyejahterakan masyarakat Jember. Apalagi pada kondisi pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jember menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum memiliki Peraturan Daerah APBD 2020. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember belum bersepakat hingga batas waktu 30 November 2019, karena parlemen minta kepada bupati agar menjalankan perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lebih dulu terkait hasil pemeriksaan khusus terhadap sejumlah persoalan birokrasi di daerah tersebut.

Bupati Faida akhirnya memutuskan membuat peraturan kepala daerah (perkada) untuk melaksanakan APBD 2020. Perkada ini disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 3 Januari 2020. Namun dengan status perkada, ada keterbatasan penggunaan dana APBD. Selain hanya berjumlah seperdua belas dari APBD 2019, Pemkab Jember hanya boleh menggunakan APBD 2020 untuk kepentingan rutin yang mendesak dan mengikat seperti gaji pegawai dan anggaran operasional kantor. Dana hibah dan bantuan sosial bukan termasuk anggaran dalam perkada ini.

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah pusat memerintahkan pemerintah daerah merealokasi APBD masing-masing untuk kepentingan penanganan dampak wabah tersebut. Belakangan diketahui, Pemerintah Kabupaten Jember adalah salah satu daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 secara lengkap dan benar, sesuai kemampuan dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.

Kementerian Keuangan pun menjatuhkan sanksi berupa penundaan penyaluran 35 persen dana alokasi umum (DAU) dan atau dana bagi hasil. Penundaan 35 persen ini dari besarnya penyaluran dana alokasi umum setiap bulan dan atau dana bagi hasil setiap triwulan, mulai Mei 2020 dan atau mulai triwulan II pada tahun anggaran berjalan. Sanksi ini akan dicabut bila Pemkabn jember sudah menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 secara lengkap dan benar sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi penyebaran Covid-19. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar