Politik Pemerintahan

Kepatuhan Tiga Calon Bupati Malang Saat Kampanye Masih Rendah

Malang (beritajatim.com) – Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang wajib dan taat seluruh aturan saat berkampanye Sayangnya, ketaatan seluruh Paslon di Pilkada Kabupaten Malang 9 Desember 2020 mendatang itu, masih sangat rendah.

Demikian ditegaskan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhamad Wahyudi, Selasa (3/11/2020). Menurut Wahyudi, sejak pelaksanaan masa kampanye pada 26 September 2020 hingga awal bulan November 2020 ini, banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hampir seluruh Paslon Bupati Malang.

Sejauh ini, lanjut Wahyudi, Bawaslu juga sudah melakukan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh tiga Paslon Bupati Malang. “Pelanggaran kampaye itu, diantaranya penerapan protokol kesehatan. Dan juga pelanggaran pemberitahuan kampanye yang tidak detail dan lengkap,” tegasnya.

Menurut Wahyudi, terkait jadwal dan lokasi kampanye, salah satunya seluruh Paslon tidak menyertakan alamat atau titik lokasi kampanye dan metode kampanye yang digunakan.

Seharusnya, kata Wahyudi, lokasi kampanye atau alamat harus diberitahukan kepada Bawaslu secara gamblang. Selain itu, Paslon juga sering dalam surat pemberitahuan, justru tidak diberitahu metode apa yang digunakan dalam kampanye.Padahal, dalam melaksanakan kampanye bagi Paslon Bupati Malang, semua teknis ada aturannya.

Bawaslu beranggapan, ketiga paslon selama ini, telah mengabaikan kepatuhan dalam berkampanye atau krisis kepatuhan kampanye. “Tidak hanya satu paslon saja yang telah mengabaikan kepatuhan kampaye, tapi semua ketiga paslon. Sehingga dengan kenyataan seperti itu, maka dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang 2020 ini, terjadi krisis kepatuhan kampaye,” papar Wahyudi.

Wahyudi menambahkan, ada beberapa pelanggaran terkait kampanye yang saat ini kita proses untuk dilakukan penanganan. Diantaranya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) mengikuti kampanye. Padahal, aturan mainnya sudah jelas. ASN dan Kades, dilarang keras terlibat kampanye. Aturan itu juga berlaku bagi perangkat desa dan secara keseluruhan, larangan tersebut sudah diatur dalam perundang undangan.

“Indikasi keperpihakan ASN dan Kades, tidak hanya pada salah satu paslon saja, tapi pada ketiga paslon. Sehingga dengan adanya temuan adanya surat tugas itu, maka pihaknya akan memanggil yang bersangkutan guna untuk mengklarifikasi,” ujarnya.

Masih kata Wahyudi, Bawaslu menghimbau seluruh Paslon Bupati Malang, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mentaati kepatuhan peraturan kampanye di masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Termasuk, memberikan himbauqn pada seluruh ASN dan Kepala Desa serta perangkat desa untuk tetap netral dalam masa kampanye seperti sekarang ini.

“Kami yakin ASN, Kades dan perangkat desa sudah memahami Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sehingga mereka harus netral dan tidak mendukung salah satu paslon ketika digelarnya kampanye. Boleh mendukung paslon ketika mencoblos di bilik suara,” Wahyudi mengakhiri. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar