Politik Pemerintahan

Soal Pengembalian Lebih Kontrak Anggaran 2019

Kepala PUBMPR Bojonegoro Belum Berikan Rincian

Foto ilustrasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Bojonegoro harus mengembalikan kelebihan bayar atas empat paket pekerjaan rehabilitasi jembatan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp502 juta.

Selain itu, PUBMPR juga harus menyelesaikan proses pemilihan penyedia atas sembilan paket pekerjaan peningkatan jalan yang tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi pemahalan harga sebesar Rp1,3 miliar dan ketidaksesuaian kontrak sebesar Rp3,5 miliar.

Pengembalian dugaan kerugian negara tersebut sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang harus diselesaikan pada Agustus 2020 ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Bojonegoro Retno Wulandari mengungkapkan, temuan tersebut sekarang masih dalam proses penyelesaian. “Sudah ada yang membayar, sekarang masih proses tindaklanjut,” ujarnya, Kamis (6/8/2020).

Namun, Retno belum merinci kepada publik terkait berapa jumlah pembayaran yang sudah dilakukan dan dikembalikan ke kas daerah. Konfirmasi dari jurnalis beritajatim.com juga tidak mendapat balasan. “Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang baru mengembalikan separuh dari nilai temuan BPK,” ujar Inspektor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Teguh Prihandono. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar