Politik Pemerintahan

Mengundurkan Diri

Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto Terbentur UU Nomor 10 Tahun 2016

Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Djoko Widjayanto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto menegaskan, tidak mudah untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural ke fungsional. Pasalnya, Kabupaten Mojokerto akan menggelar Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020-2025.

Kepala BKPP Kabupaten Mojokerto, Susantoso mengatakan, pejabat tinggi pratama tak bisa seenaknya mengundurkan diri atau beralih dari pejabat struktural menjadi fungsional. “Tidak bisa seenaknya. Kalau mundur kan berarti harus ada mutasi,” ungkapnya, Selasa (21/1/2020).

Masih kata Susantoso, ada proses berliku yang harus dilalui pemda dalam merotasi pegawainya. Termasuk peralihan jabatan dari struktural ke fungsional. Proses tersebut mulai dari permintaan izin Surat Keputusan (SK) ke gubernur hingga minta persetujuan mutasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Apalagi, proses mutasi kini harus tak bisa sembarangan, mengingat tahapan pemilu 2020 yang sudah bergulir. Sesuai Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016, mutasi kan tidak boleh terhitung enam bulan sebelum penetapan paslon. Artinya, dia masih menjabat sebagai inspektur,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Djoko Widjayanto mengundurkan diri dari kursi eselon II Pemkab Mojokerto. Mantan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) ini memilih menjadi staf biasa atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional.

Djoko melayangkan surat pengunduran diri ke meja Bupati Mojokerto Pungkasiadi pada, Senin (20/1/2020). Kabar pengunduran diri mantan Camat Jatirejo ini, mengejutkan sejumlah pihak internal Pemkab Mojokerto. Pasalnya, sebelumnya Djoko dekat dengan mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Namun hubungannya dengan Bupati Mojokerto, Pungkasiadi justru dikabarkan dalam keadaan renggang. Ini terlihat saat pelantikan mantan Wakil Bupati Mojokerto pada, Selasa (14/1/2020) pekan lalu di Gedung Grahadi Kota Surabaya. Ia tak terlihat dalam pelantikan tersebut.

Padahal, semua pimpinan lembaga pemerintahan mulai dari forpimda, kepala dinas, badan, camat, hingga DPRD turut hadir. Djoko pun mengakuinya terkait kabar pengundurannya tersebut dengan alasan ingin lebih tenang dalam bekerja sebagai pengawas aparatur sipil negara ASN.

Djoko beralasan karena tenaga pembina di Inspektorat Kabupaten Mojokerto sangat kurang sehingga harus ditambah tenaga untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan. Untuk itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pejabat struktural ke fungsional. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar