Politik Pemerintahan

Kepala DLH Jatim Dituding Terlibat Penimbunan Limbah B3, Benarkah?

Surabaya (beritajatim.com) – Nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim, Diah Susilowati disebut-sebut terlibat mengizinkan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Markas TNI AU, Raci, Pasuruan (Primkopau I Lanud Surabaya). Benarkah hal itu?

Kadis LH Jatim Diah Susilowati yang dikonfirmasi beritajatim.com, Rabu (20/2/2019) di kantornya mengatakan, kasus ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat, yang mengatakan bahwa saat ini di lahan-lahan milik TNI marak dibuangi limbah B3. Salah satunya berada di Raci, Pasuruan.

“Masyarakat punya persepsi itu bahwa limbah-limbah dengan angkutan truk-truk itu, salah satunya di Raci. Apa yang disampaikan di media Tempo bahwa ada delapan titik (pembuangan limbah B3), saya juga malah tidak tahu delapan titik itu yang mana saja. Yang saya tahu ada beberapa titik, ada di Karangpilang, sudah berjalan dan sekarang berhenti, karena sudah selesai. Yang di Armatim itu bahkan tidak keluar izinnya, yang Angkatan Laut di Kenjeran juga tidak ada. Setahu saya empat ini, Raci yang masih beroperasional,” paparnya.

Menurut dia, DLH Provinsi Jatim telah melakukan verifikasi di lapangan dan ditemukan bahwa di Raci itu, limbah B3 dimanfaatkan TNI AU untuk infrastruktur. Yakni, dibuat sarana jalan dan landasan tembak.

“Persepsi masyarakat seolah mereka menimbun limbah B3 dalam bentuk fly ash-fly ash (abu terbang sisa pembakaran batu bara). Padahal, fly ash itu kalau dimanfaatkan memang bisa, tapi harus ada izinnya. Oleh karena itu, sudah saya tegur TNI itu tiga tahun lalu di Karangpilang dan Raci. Karangpilang berhenti waktu itu dan ada sudah izinnya, Raci masih terus dan jadi sorotan masyarakat pengaduan. Ini karena di Raci, izinnya itu hanya pengumpulan limbah, bukan pemanfaatan limbah,” ujar Diah yang ketika tiga tahun lalu itu masih menjabat Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Jatim.

Diah mengaku DLH Jatim telah mengeluarkan izin UKL/UPL untuk limbah B3 di Raci-Pasuruan. “Ealah kecil luasnya, hanya ratusan meter. Tidak ada 200 meter, gudangnya. Provinsi sifatnya pembinaan dan supervisi. Karena mereka kan juga aparat negara, kita bimbing seperti ini, harus mengajukan izin yang benar. Sampai-sampai dikumpulkan, tapi yang dikumpulkan bekerjasama dengan pihak pemanfaat limbah. Setelah itu di lapangannya kami kan tidak pernah mantau. Ternyata dia ditimbun untuk dimanfaatkan lain. Seharusnya yang mantau provinsi dan pusat,” jelasnya.

Artinya, DLH Jatim kecolongan? “Bukan begitu. Kalau ingin memanfaatkan limbah B3 untuk batako atau jalan, seharusnya ada izin dari pusat atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Izinnya belum turun, tapi mereka sudah mengumpulkan limbah dan memanfaatkan limbah B3 kerjasama dengan pihak lain,” kilahnya. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar