Politik Pemerintahan

Taati 3 B Bupati Faida

Kepala Dispemasdes Jember Tak Berani Cairkan Anggaran Satu Desa Satu Dosen

Eko Heru Sunarso

Jember (beritajatim.com) – Eko Heru Sunarso, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, Jawa Timur, bersikukuh tak akan mencairkan anggaran program Satu Desa Satu Dosen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Heru lupa total anggaran program itu. “Rp 864 juta khusus honor dosen selama tiga bulan. Sementara untuk honor pokja dan tim koordinasi saya tidak hapal,” katanya, Senin (28/12/2020).

“Kami harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan macam-macam. Apalagi dengan slogan Bupati 3 B. Yang mengajari kita-kita kan beliau,” kata Heru. Slogan 3 B adalah slogan Bupati Faida: Baik Tujuannya, Benar Hukumnya, Betul Caranya.

Heru mengakui dosen sudah bekerja. Namun proses pencairan anggaran tidak semudah itu. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dispesmasdes tidak berani mencairkan anggaran tersebut. “Kalau mereka tidak berani menandatangani, saya sebagai pengguna anggaran apa berani? Ternyata ada kesalahan-kesalahan dalam perjanjian,” katanya.

Heru kemudian meminta pendapat hukum dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Jawa Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Belum dijawab,” katanya.

Heru juga meminta kepada bupati agar program itu ditinjau Inspektorat. “Kami kan di finishing-nya, jadi harus hati-hati. Ternyata dari Inspektorat tidak turun melakukan review,” katanya.

Padahal Dispemasdes harus taat administrasi. “Peruntukan penggunaan keuangan harus sesuai dengan apa yang bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi. Harus ada dokumen kontrak antara kami dengan para dosen itu. Belum ada dokumen itu,” kata Heru.

“Lalu batas surat tugas yang diberikan Pelaksana Tugas Kepala Dispemasdes saat itu mulai Oktober hingga berakhir 15 Desember 2020. Baru tanggal 18 Desember diberikan laporan akhirnya. Kapan kami menilai? Di situ ada tim koordinasi, tim pokja, tim ahli. Tim koordinasi mau menilai 96 laporan akhir itu kan tidak bisa,” kata Heru.

Heru harus berhati-hati. “Tidak cukup PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Dispemasdes dengan LP2M Universitas Jember. Saat kami konsultasi dengan BPKP, disarankan ada adendum. Harus jelas satu desa satu dosen, dosen membawahi berapa desa dan honornya dicantumkan di situ,” katanya. Namun surat jawaban resmi konsultasi belum turun.

Heru semakin bingung karena banyak anggota kelompok kerja yang terdiri atas dosen-dosen Unej tidak menandatangani berkas. “Yang tanda tangan ketua dan sekretaris saja. Kami ingin komunikasi, ternyata waktu itu (Unej) lockdown,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar