Politik Pemerintahan

Kepala BPKAD Jember: 42 OPD Sudah Ajukan Pencairan Gaji

Jember (beritajatim.com) – Yuliana Harimurti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jember, Jawa Timur, membantah jika tak ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan anggaran pencairan gaji.

Saat dimintai konfirmasi via ponsel, Yuliana menegaskan, bahwa pencairan gaji berasal dari pengajuan OPD.  “Sampai jam ini 42 OPD,” katanya pada pukul 14.45 WIB, Kamis (28/1/2021).

“Gak ada yang dikorupsi di gaji dan semua saya cairkan  melalui rekening bendahara OPD dan langsung di payroll ke masing-masing PNS,” kata Yuliana.

“Mengapa saya harus yang tanda tangan SPM, karena saya BUD (Bendahara Umum Daerah). Ini hajat hidup orang banyak agar gak terjadi pertengkaran siapa yang harus tanda tangan SPM (Surat Perintah Membayar) gaji,” kata Yuliana.

Yuliana melaporkan setiap waktu ke kemendagri perkembangannya. “Semoga OPD paham bahwa gaji jangan dihambat,” katanya.

Apakah selain gaji, akan ada pencairan anggaran lainnya? “Aku konsen gaji disik, Dik, karena pencairan gaji siapa yang sudah, siapa yang belum diminta dilaporkan ke Kemendagri. Iki aku sik arep gawe laporan. Sik ya, mengko ra rampung-rampung laporanku,” kata Yuliana.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Mirfano mengingatkan risiko hukum yang ditanggung di kemudian hari, jika pencairan gaji ASN Pemkab Jember tidak sesuai peraturan perundang-undangan. “Kami bersyukur sudah bisa menerima gaji Januari. Tapi kalau ada yang salah di belakang hari, kan kasihan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang harus menanggung risiko sendirian,” katanya.

Menurut Mirfano, pada kondisi normal pencairan anggaran setiap organisasi perangkat daerah harus mengajukan SPD (Surat Penyediaan Dana) kepada Bidang Anggaran. “Setelah SPD diterbitkan, maka OPD dapat menyusun SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar). OPD selanjutnya mengajukan SPM tersebut kepada Bidang Perbendaharaan untuk diproses menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebagai dasar pencairan,” katanya.

Informasi yang diperoleh Mirfano, prosedur itu tak berjalan. Anggaran gaji itu dicairkan tanpa ada pengajuan dari OPD. “Kalau informasi ini benar, berarti seluruh proses pencairan di-handle sendiri oleh Kepala BPKAD. Hal ini menggunakan prosedur yang mana, karena kan tidak biasa dan menggunakan  dasar hukum apa?” [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar