Politik Pemerintahan

Kenapa 631 Pejabat di Jember Berstatus Pelaksana Tugas?

Bupati Hendy Siswanto menyerahkan jabatan pelaksana tugas terhadap 631 orang pejabat Pemkab Jember, Jumat (12/3/2021). [foto: jemberkab.go.id]

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengangkat 631 pejabat di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi pelaksana tugas pimpinan organisasi perangkat daerah. Imbas dari pemberlakuan Peraturan Bupati Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021 dan menggeser pejabat yang dianggap bermasalah.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, pengundangan perbup itu membuat pejabat secara tak langsung demisioner, sehingga posisi jabatan kosong. “Sementara kalau kosong, ditunjuk pejabat sementara,” katanya, Selasa (16/3/2021).

Bupati Hendy tidak perlu minta izin ke Menteri Dalam Negeri untuk pengisian jabatan kosong ini, menurut Halim, karena tidak mengisi posisi pejabat defnitif. “Di daerah lain ada larangan mutasi dalam waktu enam bulan (setelah pelantikan bupati). Tapi di Jember kasusnya adalah pengundangan KSOTK yang dilakukan sebelumnya oleh Bupati Faida dianggap cacat prosedural, karena diundangkan pelaksana harian sekretaris daerah atau Bagian Hukum yang waktu itu masih kontroversial,” katanya.

Selain itu, lanjut Halim, bupati mempunyai tanggung jawab melaksanakan visi dan misinya dalam pembangunan daerah. “Untuk itu bupati berhak menunjuk pelaksana tugas yang semisi dan sevisi perjuangan oleh bupati,” katanya.

Masa jabatan pelaksaana tugas ini hanya tiga bulan. “Baru nanti ketika akan didefinitifkan dimintakan persetujuan,” kata Halim.

Halim melihat penunjukan pelaksana tugas dikarenakan sistem penyusunan anggaran sudah menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang berlaku serentak pada 2022. “Syarat membuka akun SIPD itu adalah ada pemberlakuan KSOTK baru. Di daerah lain sudah dilaksanakan pada 2019 dan 2020. Sementara di Jember selama dua tahun kemarin masih berkutat pada urusan birokrasi yang tidak prosedural,” katanya.

Hermanto Rohman, akademisi dan pengamat kebijakan publik Universitas Jember menjelaskan, sebenarnya ada dua opsi langkah bupati untuk menyesuaikan KSOTK dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

“Pertama, ketika ada penyesuaiakan KSOTK, maka jabatan yang ada harus menyesuaikan dengan KSOTK baru. Maka bisa dilakukan pengukuhan kembali pejabat definitif lama untuk tetap menjabat dengan ketentuan KSOTK baru,” kata Hermanto.

“Kedua, ini yang dilakukan bupati, yakni (pejabat) didemisionerkan. Ketika didemisionerkan itu, kemudian diangkat pelaksana tugas. Karena konsekuensi Undang-Undang Nomor 10 terkait pilkada, (bupati) tidak boleh melakukan mutasi,” kata Hermanto.

Bupati mengambil opsi kedua, yakni mengosongkan jabatan. Pendemisioneran dilakukan karena Perbup KSOTK 2016 dicabut dan digantikan KSOTK 2021. “Konsekuensi kekosongan (jabatan) itu, menurut undang-undang dan surat edaran Mendagri, bisa diisi dengan pelaksana tugas. Secara aturan memang diperbolehkan, karena yang ditempuh mengosongkan (jabatan). Tapi sebetulnya bisa juga yang ditempuh dengan mengukuhkan kembali, kalau asumsinya mau tetap pada jabatan definitif,” kata Hermanto.

Hermanto menduga, pendemisioneran ratusan pejabat dan penunjukan pelaksana tugas adalah taktik Hendy untuk menggeser pejabat yang dianggap bisa ‘menghambat’, bermasalah, atau berpotensi menghalangi proses pembahasan APBD 2021.

“Jadi pecepatan yang dimaksud (bupati) adalah menggeser orang. Menggeser orang tidak bisa dilakukan dengan mutasi, karena ada undang-undang itu. Maka kemudian (jabatan) dikosongkan dan diisi pelaksana tugas, karena konsekuensi jabatan kosong harus mengangkat baru dan melalui mekanisme lain-lain. Pelaksana tugas ini bisa orang baru, ditata kembali,” kata Hermanto.

Pendemisioneran dan pengangkatan pelaksana tugas ini tidak perlu pemberitahuan kepada pemerintah atasan. Menurut Hermanto, hal ini dikarenakan pendemisioneran tersebut merupakan konsekuensi KSOTK baru. “Kalau pendemisioneran karena evaluasi orang (pejabat) kan harus ada pemeriksaan. Kalau (karena) KSOTK baru, tidak perlu pemeriksaan, karena jabatannya dianggap sudah selesai (demisioner),” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar