Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Kemiskinan Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Jember Dinilai Tidak Merata

Perwakilan PA GMNI Jember Budi Hariyanto (kiri) [foto: Set DPRD Jember]

Jember (beritajatim.com) – Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang ditampillkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021 menjadi sorotan kritis Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) dan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA-GMNI).

Dua organisasi itu memberikan catatan kritis terhadap LKPJ Bupati Jember secara tertulis kepada DPRD Jember sebagai masukan untuk penyusunan rekomendasi parlemen. PA-GMNI mengingatkan peningkatan persentase penduduk miskin dari 10,09 persen menjadi 10,41 persen pada 2021.

“Betul memang ini karena kondisi Covid. Tapi kta juga harus ingat salah satu misi bupati adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan struktural dan kultural. Apalagi persentase kemiskinan di Jember lebih tinggi daripada persentase kemiskinan nasional yang 10.14 persen,” kata Budi Hariyanto, Perwakilan PA-GMNI Jember.

Salah satu kritik keras diarahkan pada pertumbuhan ekonomi Jember. Ketua IKA-PMII Ahmad Hadinuddin mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jember hanya dinikmati sekelompok elit. “Tidak merata alirannya kepada setiap lapisan masyarakat,” katanya.

IKA-PMII mengacu pada data Badan Pusat Statistik Jember 2021. Di sana disebutkan indeks kedalaman kemiskinan 1,58 atau meningkat dibandingkan tahun 2020 yang pada posisi 1,42 poin. Indeks keparahan kemiskinan juga naik dari 0,31 menjadi 0,40. “Tentu, ini kenyataan yang memukul balik dari klaim adanya pertumbuhan ekonomi dari -2 persen menjadi 6 persen,” kata Hadinuddin.

Menurut IKA-PMII, tolok ukur keberhasilan intervensi program pengentasan kemiskinan terlihat pada rasio tersebut. “Rasio kesenjangan tidak ditampilkan secara berani oleh bupati dalam dalam LKPJ. Semestinya, tiap tahun pemerintah punya bingkai tematik pembangunan yang menjadi persoalan prioritas,” kata Hadinuddin.

“Pertumbuhan ekonomi Jember bagus dari sisi PDRB, tapi anomali ketika diperiksa kontribusi terbesarnya dari sektor pertanian justru mengalami pergeseran alih fungsi lahan secara drastis dan produktivitas menurun,” kata Hadinuddin. Ini artinya, klaim pertumbuhan tanpa diikuti perlindungan terhadap alih fungsi lahan serta minimnya program yang berpihak ke sektor pertanian.

“Kalaupun ada program pertanian yang dikonsep, ternyata tidak menyentuh pada persoalan petani. Berarti pemerintah tidak bisa membaca kebutuhan petani, terlihat gagap menangkap dengan persolan pertanian,” kata Hadinuddin.

Masih soal elitisme, IKA-PMII mengkritisi layanan kesehatan gratis melalui prosedur panjang dengan penerbitan surat pernyataan miskin (SPM). “Seharusnya, pola yang sudah terlalu lama itu dievaluasi supaya lebih ringkas dan juga tidak menjadi ajang kelompok elit politik berlaku bak pahlawan,” kata Sutrisno, Sekretaris IKA-PMII Jember.

IKA-PMII mendesak disediakannya layanan kesehatan gratis di kamar kelas III yang berlaku untuk semua masyarakat Jember yang bersedia mendapatkannya. “Tanpa lagi harus meminta SPM dari politisi atau birokrat. Supaya kelak tidak ada kasus rumah sakit menolak pasien miskin serta meniadakan siapapun yang berlagak heroik bisa menerbitkan SPM,” kata Sutrisno.

PA-GMNI mendesak agar pendataan dan pemutakhiran data penduduk miskin dibereskan. “Perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) utamanya di level desa masih sulit secara teknis,” kata Budi.

IKA-PMII juga menilai LKPJ Bupati tidak menarasikan secara gamblang penanganan stunting (gizi buruk) dan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang tak lepas dari kondisi kemiskinan. “Walaupun secara angka, Jember mampu menekan, namun secara peringkat stunting di Jatim itu, Jember masuk 10 besar. Sekarang, urusan itu kabarnya malah diserahkan ke wakil bupati. Bupati terkesan hanya melempar bola panas stunting,” kata Sutrisno.

PA-GMNI pun menilai urusan AKI-AKB belum beres. Ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka kematian bayi dari 9,22 per seribu kelahiran hidup menjadi 10,12 dan angka kematian ibu dari 173,59 per 100 ribu penduduk menjadi 333,58.

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan menyambut baik masukan dari IKA-PMII. “Masukan tersebut sangat bagus, dan akan kami bawa di rapat-rapat selanjutnya pada finalisasi untuk kami jadikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati 2021,” katanya, Kamis (7/4/2022). [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar