Politik Pemerintahan

Kemenkeu Jatuhkan Sanksi kepada Pemkab Jember

Jember  (beritajatim.com) РKementerian Keuangan RI menunda penyaluran 35 persen dana alokasi umum (DAU) dan atau dana bagi hasil untuk 27 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Salah satu yang mendapat sanksi penundaan adalah Kabupaten Jember.

Penundaan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020, tertanggal 29 April 2020 yang ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti.

Jember adalah salah satu daerah yang dijatuhi sanksi, karena tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 secara lengkap dan benar, sesuai kemampuan dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.

Penundaan 35 persen ini dari besarnya penyaluran dana alokasi umum setiap bulan dan atau dana bagi hasil setiap triwulan, mulai Mei 2020 dan atau mulai triwulan II pada tahun anggaran berjalan.

Sanksi ini akan dicabut bila pemerintah daerah sudah menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 secara lengkap dan benar sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah bersangkutan.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi meminta pemerintah kabupaten segera memperbaiki dan melengkapi realokasi anggaran sebagaimana diminta Menteri Keuangan. “Segera dirasionalisasikan anggaran belanjanya, agar sanksi ini diakhiri. Jangan sampai rakyat Jember jadi korban,” katanya, Senin (4/5/2020).

Itqon juga menyarankan kepada Pemkab Jember agar berkonsultasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pasalnya, saat ini penggunaan APBD Jember masih menggunakan peraturan kepala daerah dan bukan peraturan daerah. “Jadi sebelum dieksekusi itu harus disetujui gubernur,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, parlemen mendapat tembusan surat tersebut. “Ini tentu akan jadi bahan pertanyaan bagi kita semua: kenapa Jember yang selama ini berkoar-koar sudah menganggarkan penanganan Covid-19 sebesar Rp 479 miliar, malah mendapatkan sanksi penundaan DAU. Ini artinya tidak sejalan dengan yang selama ini digaungkan pemkab. Kenyataannya malah mendapatkan sanksi penundaan DAU,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember Mirfano menolak berkomentar soal surat itu. Dia mempersilakan beritajatim.com bertanya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Jember. Namun Kepala Dinkominfo Gatot Triyono juga menolak berkomentar. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar