Politik Pemerintahan

Kemendagri Terbitkan Surat Bantahan Rekomendasi Atas Mutasi Pejabat di Jember

Jember (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat tertanggal 1 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Isinya adalah klarifikasi pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Surat itu juga ditembuskan kepada DPRD Jember.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik itu dijelaskan, bahwa Bupati Jember Faida telah melantik 179 orang pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada 3 Januari 2020, 185 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas pada 6 Januari 2020, dan 362 orang pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas pada 7 Januari 2020.

Selain itu, menurut surat Kemendagri tersebut, juga ada proses kenaikan pangkat reguler aparatur sipil negara atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada April 2020, sebanyak 1.624 orang dan surat keputusan kenaikan pangkat tersebut diserahkan Bupati Faida pada 3 Agustus 2020.

Akmal menegaskan, bahwa bupati Jember hingga saat ini tidak pernah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah pada 3, 6, dan 7 Januari 2020. “Tidak benar Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas berdasarkan perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya dalam surat itu.

Menurut Akmal, bupati hingga saat ini belum melakukan penyelesaian atau pengundangan produk hukum daerah mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana hasil klarifikasi terakhir dengan pada saat pertemuan koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan Pemerintah Kabupaten Jember di Kementerian Dalam Negeri, 7 Juli 2020.

Akmal juga mempersoalkan pernyataan Bupati Faida di media massa yang dipantau Kementerian Dalam Negeri, yang menyebutkan pelantikan pejabat itu berdasarkan perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Jember yang telah mendapatkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

“Selanjutnya, kami ingatkan kepada Saudari Bupati Jember agar lebih cermat dan hati-hati dalam memberikan pernyataan dan/ataupun alasan yang mengatasnarnakan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan pelantikan Pejabat pada Januari 2020, yang secara paralel dijadikan justifikasi untuk proses Kenaikan Pangkat reguler ASN/Pejabat Pemerintah Kabupaten Jember pada April 2020,” kata Akmal.

Lebih lanjut, Akmal dalam surat tersebut menegaskan, bahwa Menteri Dalam Negeri tidak menyetujui permohonan persetujuan tertulis atas pengukuhan 31 pejabat pimpinan tinggi pratama, 178 pejabat administrator, dan 402 orang pejabat pengawas yang diajukan Bupati Faida pada 30 Januari 2020.

“Permohonan dimaksud tidak disetujui oleh Mlenteri Dalam Negeri, karena produk hukum daerah (peraturan bupati) mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember belum selesai diundangkan,” kata Akmal. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar