Politik Pemerintahan

Kemendagri Dampingi Plt Bupati Jember Laksanakan Rekom Menteri Tito  

Jember (beritajatim.com) – Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengawasi pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan khusus yang diterbitkan Menteri Muhammad Tito Karnavian.

Selama dua hari, 27-28 Oktober 2020, pejabat dari dua lembaga tersebut menggelar rapat pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan khusus Kabupaten Jember di Kota Batu bersama Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief.

“Saat ini kami masih memverifikasi data. Kami upayakan seminimal mungkin jangan sampai kesalahan administrasi,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano, Jumat (30/10/2020).

Mirfano tidak mau menjelaskan lebih lanjut sejauh mana proses pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan khusus tersebut. “Pokoknya on going process,” katanya.

Rekomendasi Mendagri ini seharusnya sudah dilaksanakan Pemkab Jember paling lambat 7 September 2020, sesuai hasil pertemuan bersama di kantor Kemendagri pada 7 Juli lalu. Selama ini, ketidakpatuhan Pemkab Jember dalam menjalankan rekomendasi Mendagri Tito yang membuat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 terhambat.

Tiga rekomendasi Mendagri dalam surat tetanggal 11 November 2019 itu adalah:

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Surat Mendagri ini terbit didasarkan pada hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Dalam surat itu dijelaskan detail bahwa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menemukan sejumlah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember.

Muqiet Arief sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (25/9/2020). “Kami bincang-bincang bertiga dengan Sekda Provinsi Jatim. Gubernur telah menyampaikan kepada kami untuk menindaklanjuti arahan dari kementerian Dalam Negeri. Saya merasa sangat berbahagia. Ini sudah arahan dari gubernur,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar