Politik Pemerintahan

Keluar Masuk Sumenep, Pemkab Wajibkan Warga Rapid Test

Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengeluarkan surat edaran (SE) tentang persyaratan perjalanan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Dalam SE yang ditandatangani Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumenep, A. Busyro Karim menyebutkan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi warga yang akan melakukan perjalanan keluar maupun masuk ke Kabupaten Sumenep.

Dalam SE itu disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar Kabupaten Sumenep mulai 1 Juni 2020 wajib menyertakan surat keterangan terbaru rapid test dengan hasil non reaktif, atau surat keterangan uji RT-PCR dengan hasil negatif dan surat keterangan sehat bebas gejala seperti influenza dari dokter rumah sakit atau Puskesmas.

Kemudian untuk yang bekerja di Kabupaten Sumenep namun bertempat tinggal di luar Kabupaten Sumenep, wajib menunjukkan kepada petugas saat pemeriksaan, surat keterangan terbaru rapid test dengan hasil non reaktif, atau surat keterangan uji RT-PCR dengan hasil negatif dan surat keterangan sehat bebas gejala seperti influenza dari dokter rumah sakit atau Puskesmas.

“SE itu kami buat dengan memperhatikan sebaran Covid-19 di Sumenep yang merupakan zona merah, dengan kasus terkonfirmasi positif naik dari 4 menjadi 12 orang,” kata Busyro yang juga Bupati Sumenep, Senin (01/06/2020).

Persyaratan tersebut juga berlaku bagi yang melakukan perjalanan dari luar Kabupaten Sumenep akan masuk ke Sumenep untuk bertugas, menempuh pendidikan, maupun bertempat tinggal.

“Jadi untuk santri pondok pesantren, siswa/ mahasiswa, maupun yang bekerja, juga berlaku syarat itu. Harus menyertakan surat keterangan terbaru rapid test dengan hasil non reaktif, atau surat keterangan uji RT-PCR yang dikeluarkan oleh laboratorium atau lembaga resmi dengan hasil negatif, disertai surat keterangan sehat bebas gejala seperti influenza dari dokter rumah sakit atau Puskesmas,” paparnya.

Dalam SE yang ditujukan kepada kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas, pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan pondok pesantren itu disebutkan bahwa persyaratan tersebut juga untuk menyongsong new normal, tatanan kehidupan baru dalam mengatasi risiko pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep. (tem/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar