Politik Pemerintahan

Kelemahan Karantina di Stadion JSG Jember Terungkap

Bupati Faida saat meninjau Stadion Jember Sport Garden (JSG). (foto: Humas Pemkab Jember)

Jember (beritajatim.com) – Karantina pendatang dari zona merah di Stadion Jember Sport Garden, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat sorotan dalam rapat dengar pendapat mengenai penanganan Covid-19, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (19/5/2020) malam hingga Rabu (20/5/2020) dini hari.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menilai jika aturan pemerintah daerah yang mengharuskan setiap pendatang dari zona merah Covid-19 dimasukkan ke JSG, maka akan terjadi kelebihan penghuni.

“Kalau kita mau fair, JSG itu sebenarnya sudah tidak muat. Di Gumukmas begitu massifnya, orang datang, diambil. Mereka yang bawa hasil rapid test baru tak diambil. Dua puluh lima persen di JSG itu warga Gumukmas. Kalau peraturan ditegakkan, penuh JSG, karena ribuan orang (datang dari zona merah),” kata Nur Hasan.

Satuan Tugas Covid-19 Nahdlatul Ulama Jember mengingatkan adanya potensi penularan di sana, karena banyaknya jumlah penghuni. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, di media sosial sempat beredar video berdurasi pendek yang menunjukkan situasi karantina di JSG. “Ternyata di JSG, pengunjung dan orang yang dikarantina ada yang bersalaman, cipika cipiki, mengesampingkan protokol Covid-19,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Dyah Kusworini mengatakan, petugas di JSG sudah berkali-kali mengedukasi dan memberi peringatan kepada penghuni karantina untuk disiplin agar tak terjadi penularan. “Kami mohon bantuan semua pihak untuk menyosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.

“Selama 14 hari di fasilitas karantina, (penghuni karantina) dipantau terus kondisi kesehatannya. Memang ada beberapa yang setelah beberapa hari karantina, mengalami demam. Kalau ada demam seperti itu, segera dirujuk ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau kondisi baik, akan dikembalikan (ke JSG),” kata Kusworini.

Warga karantina juga mengikuti prosedur dua kali tes cepat. “Yang masuk ke JSG sudah dilakukan tes awal. Kemudian pada saat setelah selesai karantina, menjelanh pulang, dilakukan tes kembali untuk dipastikan bahwa ODR (Orang dalam Risiko) tersebut sudah diizinkan keluar,” katanya.

Namun Kusworinui mengakui, ada warga karantina yang memperoleh hasil berbeda pada dua kali tes cepat. “Memang ada yang pada saat pertama kali masuk ke JSG, rapid test-nya negatif. Tapi setelah dilakukan rapid test kedua, ada yang positif dan langsung kami rujuk ke rumah sakit,” katanya.

Ketua Komisi C David Handoko Seto mempertanyakan jaminan bebas Covid-19 bagi warga yang sudah menjalani karantina 14 hari. Pasalnya, ia mendapat informasi, warga yang dikarantina lebih dulu dengan warga yang menjalani karantina belakangan tidak dipisahkan di lokasi berbeda.

“Di waktu-waktu tertentu, mereka berkumpul pada saat berolahraga dan saat makan. Mereka bebas berkomunikasi. Saya berpikir bagaimana membedakan (warga karantina yang menjalani) 14 hari pertama dengan (warga penghuni karantina) yang datang pada hari kelima,” katanya.

Menjawab itu, Kusworini menerangkan, bahwa petugas di JSG akan menerbitkan surat bagi warga yang keluar dari karantina setelah 14 hari dengan hasil rapid test kedua negatif. “Memang bukan surat bebas Covid. Tapi minimal di sana sudah dilakukan karantina dan rapid test dua kali yang hasilnya non reaktif, dan dari gambaran thorax photo itu tidak ada penampakan yang mengarah pada gangguan pernapasan,” kata Kusworini. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar