Politik Pemerintahan

Kediri Corruption Watch Kecewa Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Kediri 2020

Kediri (beritajatim.com) – Isu skenario calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Kediri 2020 menuai kekecewaan dari masyarakat. Kekecewaan tersebut disampaikan lintas ormas dalam rapat koordinasi pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Hotel Lotus Garden Kediri, Jumat (24/7/2020). Rakor yang dihadiri oleh Forkopimda, partai politik, Bawaslu dan instansi terkait ini diakhiri dengan kekesalan dari kelompok peserta.

“Ini merupakan pengelabuhan dan rampokan sistem politik kita. Kalau kita melihat ke bawah, jelas nbawah partai politik menyelenggarakan konvensi, ada Partai NasDem, Golkar, PKB, PDIP. Itu semua telah menjalankan konvensi dan telah muncul beberapa kader dari masyarakat Kabupaten Kediri yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sekaligus memiliki aspektasi masyarakat yang kuat itu tidak terjaring,” ujar Ketua Kediri Corruption Watch (KCW) Muhammad Karim Amirullah usai acara.

Nama yang muncul dari hasil penjaringan partai politik justru tidak terakomodir. Padahal mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas. “Dapat calon yang kemudian tidak pernah aktif, bukan aktivis, kurang memahami aspek politis. Ini yang saya katakan merupakan sesuatu yang memprihatinkan di Kabupaten Kediri yang menjadi perhatian masyarakat sekaligus KPU. Karena KPU tidak bisa hanya menjalanlan sesuatu yang sesuai dengan aspek-aspek teknisnya saja, tetapi aspek substansial dan ruh dari pemilihan ini juga,” kata pria berprofesi sebagai seorang penasihat hukum ini.

Ketua Kediri Corruption Watch (KCW) Muhammad Karim Amirullah.

Menurutnya, Pilkada sudah seharusnya menjadi perhatian oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana ruh dari sila ke-4 Pancasila yang menjadi tumpuan dari pergerakan dari masyarakat yang digadang-gadang banyak calon. “Saya melihat sebuah cara yang diluar kontek legal intens penyusunan Undang-Undang Pemilu, kemudian ini masuk. Dan ini tidak tahu ideologi dari mana kemudian muncul begini. Dan ini tidak ada tindakan sama sekali. Saya menyatakan ini adalah kepentingan yang memaksa,” tambahnya.

Menurutny, KPU seharusnya membuat terobosan dengan melihat situasi yang ada di lapangan. KPU daerah memang tidak memiliki kemampuan untuk hal itu. Tetapi semestinya peran tersebut dilakukan oleh KPU RI. “Ada beberapa daerah seperti ini. Saya melihat dengan istilah Kelo (Kediri-Solo) misalnya. Ini merupakan realitas secara jelas, calon-calon yang muncul ini, bukan calon yang meniti politik, meniti karier, meniti kegiatan sosial dan aktivitas di Kediri. Ini bukan ruh demokrasi dan Pancasila,” kritiknya.

KCW melihat adanya sebuah upaya pengkondisian dalam skenaria calon tunggal di Pilkada ini. Sebab, menurut Karim, sebelumnya proses konvensi yang dilakukan partai politik di Kabupaten Kediri terbilang ‘cair’ dan bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi kemudian tidak jadi. Kondisi demikian, dinilai KWC hal yang tidak bagus dalam Negara demokrasi.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan mengakui, kabar tentang potensi calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Kediri 2020. Menurutnya hal tersebut adalah sebuah dinamika.

“Kalaupun semua partai menggunakan haknya untuk memilih satu pasangan calon itu juga diatur secara regulasi di UU dan PKPU. Dinamika itu. Mungkin masyarakat tidak puas dengan kondisi hari ini, kemungkinan ada calon tunggal di Kediri,” ucapnya.

Menurut Insan, ada banyak puntu dari calon kepada daerah. Sebab, MK telah membuka pintu bahwa UU juga memungkinkan calon tanpa partai politik atau melalui jalur perseorangan. Akan tetapi, di Kabupaten Kediri kesempatan itu tidak digunakan hingga masa pendaftaran tersebut telah berlalu.

“KPU ini sebagai penyelenggara pmilu. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam UU terkait pemilihan, selama diatur, KPU siap saja melaksanakan. Jadi, UU mengatakan bisa dilakukan satu pasangan calon. Di PKPU juga demikian satu pasangan calon bisa dilakukan. KPU sebagai penyelenggara tunduk pada regulasi,” tegasnya.

Untuk diketahui, isu skenario calon tunggal semakin menguat di Kabupaten Kediri. Indikasinya ditandai dengan sejumlah partai politik yang beramai-ramai memberikan dukungannya kepada pasangan putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono dengan Dewi Maria Ulfa, Ketua Fatayat NU Kabupaten Kediri. Partai politik yang sudah memberikan dukungannya, PDIP, PKB, NasDem, PAN, Gerindra dan Golkar. Kabarnya kini hanya menyisakan Partai Demokrat, PPP dan PKS dengan total kursi di parlemen kurang dari 10 (syarat minimal pencalonnan jalur partai politik). [nm/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar