Politik Pemerintahan

Kecamatan Kapas Optimistis Capai Target PBB-P2 Rp 2,2 Miliar

Tersangka Dugaan Korupsi PBB P2 Kecamatan Kapas, Soeyono Hadi Saat Digelandang ke Lapas Bojonegoro. [FOTO: Tulus/beritajatim]

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, optimistis bisa mencapai target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) tahun 2019 sebesar Rp 2,2 miliar.

“Kami optimis, tahun ini bisa capai target pembayaran PBB P2 sebesar Rp 2,2 miliar,” kata Camat Kapas, Agus S Hardiyanto, Kamis (15/8/2019).

Besaran target tersebut, kata Agus, berasal dari SPPT yang tersebar di 21 desa di Kecamatan Kapas. Masing-masing desa, terdapat koordinator rayon yang bertugas membagi SPPT pajak sekaligus menagih ke warga dengan upah sebesar Rp 1000 per SPPT.

Dia mengungkapkan, setelah menagih pajak, maka uang tersebut akan langsung dibayarkan ke Bank Jatim. Layanan Bank Jatim telah tersedia di kantor Kecamatan. “Itu upaya kami mencegah adanya penyimpangan pembayaran PBB P2,” ungkapnya.

Pihaknya mengimbau agar seluruh staf di Kecamatan Kapas untuk tidak menerima setoran PBB P2 apapun alasannya. Karena, pembayaran PBB P2 akan ditangani langsung oleh koordinator masing-masing desa.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro memeriksa Soeyono Hadi, Staf Kecamatan Kapas yang menjadi tersangka kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2014-2015 di Kecamatan Kapas. Proses hukum terhadap Soeyono saat ini masih berjalan. Tersangka ditahan di Lapas Bojonegoro.

Indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka, Koordinator Penerima PBB Kecamatan Kapas itu melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setoran PBB dari Kecamatan Kapas itu digunakan sendiri oleh tersangka, tidak disalurkan ke negara,” ungkap Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Achmad Fauzan.

Dugaan korupsi PBB yang dilakukan oleh tersangka dilakukan di lima desa yang ada di Kecamatan Kapas mulai 2014 sampai 2015. Yakni Desa Wedi, Tanjungharjo, Bendo, Bangilan dan Desa Tapelan. Rinciannya, Desa Tanjungharjo Rp 18 juta, Bendo Rp 19,8 juta dan Desa Bangilan Rp 6,9 juta. Total di tahun 2014 sebesar Rp 44,9 juta.

Pada 2015 total korupsi yang dilakukan tersangka Rp 212 juta dengan rincian dari Desa Wedi Rp 33 juta, Tanjungharjo Rp 123 juta, Bendo Rp 106 juta, Desa Tapelan Rp 37 juta. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 346 juta. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar