Politik Pemerintahan

Kebutuhan APD di Bawaslu Kabupaten Malang Capai Rp 170 Juta

Malang (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang mengajukan anggaran Rp 170 juta untuk pengadaan alat pelindung diri atau APD. Pengajuan kebutuhan APD ke Bawaslu Pusat itu, untuk keperluan pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi mengatakan, bahwa anggaran tersebut nantinya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN. APD itu, hanya digunakan pada satu tahapan Pilkada.

“Bawaslu Kabupaten Malang tidak mengajukan tambahan di luar NPHD (naskah perjanjian hibah daerah, red). Pemenuhan APD itu sudah dipenuhi oleh APBN. APD ini sementara untuk verifikasi faktual yang harus dilakukan itu kita mengajukan sekitar Rp 170 juta. Itu terkait dengan masker, face shield, hand sanitizer, suplemen dan sarung tangan sekali pakai. Sekali tahapan kegiatan,” ungkap Wahyudi, Rabu (24/6/2020) diruang kerjanya.

Wahyudi menjelaskan, untuk saat ini pihaknya baru menghitung kebutuhan anggaran APD pada tahapan verifikasi faktual. Sementara untuk keseluruhan hingga akhir tahapan Pilkada, belum diketahui kebutuhan anggaran APD yang diperlukan.

“Karena memang kemarin kita masih diberi konfirm untuk kegiatan awal tahapan verifikasi faktual saja. Keseluruhan nanti sampai penghitungan suara,” terangnya.

Lebih jauh, Wahyudi menyebutkan, APD saat ini menjadi kebutuhan dasar mengingat pandemi Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 belum usai. Dia ingin panitia pengawas yang bertugas di lapangan nantinya bisa terlindungi dengan bekal APD itu.

“Sementara memang protokol kesehatan ini menjadi kebutuhan dari setiap individu yang ada. Maka kami juga, intruksikan teman-teman untuk memenuhi itu dulu sebagai perlengkapan dasar kebutuhan sehari-hari mereka,” Wahyudi mengakhiri. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar