Politik Pemerintahan

Kebijakan SOTK Baru, Ipong Akan Mutasi Pejabat

Bupati Ipong Muchlissoni (Foto : Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Di penghujung tahun 2019, Bupati Ipong Muchlissoni melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemkab Ponorogo. Ada sekitar 190 pegawai yang dimutasi yang rencananya akan dilakukan di Pendopo Pemkab setempat.

”Insyallah, besok saya akan melakukan mutasi,” kata Ipong, Senin (30/12/2019).

Ipong menyebut dari jumlah 190 itu, separuhnya merupakan penetapan kembali, karena kebijakan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru. Dimana ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berubah namanya terkait kebijakan tersebut. Ipong ambil contoh, Pak Winarko Arief yang saat ini menjadi kepala BKPPD. Nanti yang bersangkutan akan dilantik menjadi kepala BKSDM.

”Pejabatnya masih sama namun harus dilantik lagi, karena berubah nama itu tadi,” katanya.

Dari mutasi yang akan dilakukan ini, jika masih ada jabatan-jabatan yang kosong, awal tahun 2020 nanti pihaknya akan melakukan assessment untuk menutupinya. Terkait himbauan dari Bawaslu yang melarang petahana melakukan mutasi pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Karena larangan tidak boleh melakukan penggantian pejabat itu sudah diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ipong menanggapinya santai, sebab selama mutasi tersebut mendapat persetujuan atau izin dari Kemendagri, mutasi bisa dilakukan.

”Jadi mutasi 6 bulan sebelum penetapan calon itu boleh saja, asal izin dengan Kemendagri,” katanya.

Mutasi yang harus izin ke Kemendagri itu kemungkinan nanti akan dilakukan oleh bupati yang berlatar belakang pengusaha tersebut. Pasaknya, data menyebutkan sekitar bulan Maret, April dan Mei nanti banyak pejabat yang pensiun.

”Ada sekitar 15 pejabat yang pensiun, jadi rencananya akan dilakukan mutasi untuk pengisian pejabat yang pensiun tersebut,” pungkasnya. [end/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar