Politik Pemerintahan

Kasus Suspek Capai 1.099 Kasus, Kabupaten Mojokerto Terapkan PPKM

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi

Mojokerto (beritajatim.com) – Meski Kabupaten Mojokerto tidak masuk dalam 11 daerah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menerapkan PPKM.

Ini menyusul perkembangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mojokerto per tanggal 11 Januari 2021. Kasus suspek sebanyak 1.099 kasus, isolasi sebanyak 35 kasus dan 1.064 kasus. Kasus konfirmasi sebanyak 1.805 kasus, isolasi sebanyak 335 kasus, selesai sebanyak 1.411 kasus dan meninggal sebanyak 59 kasus.

Selain itu, penerapan PPKM di Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto, Pungkasiadi. “Pemkab Mojokerto menerapan PPKM mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Surat Edaran Nomor : 130/29/416-034/2021 tentang Pengetatan Protokol Kesehatan sangat Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Rabu (13/1/2021).

Masih kata Bupati, dalam SE tersebut dijelaskan agar meningkatkan protokol kesehatan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi atau karantina). Meningkatkan pengawasan, Operasi Yustisi dan penegakkan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan TNI.

Seluruh perangkat daerah/instansi pemerintahan/BUMN di lingkungan Pemkab Mojokerto wajib menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan menyediakan standar sarana prasarana kesehatan di tempat kerja/perkantoran antara lain, alat pengukur suhu badan, hand sanitizer serta tempat cuci tangan.

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online bagi semua satuan Pendidikan. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan seperti kegiatan restoran makan dan minum di tempat 50 persen dari kapasitas normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat dan untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizikan sesuai jam operasional restoran.

Pembatasan jam operasional untuk toko modern sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan kontruksi beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan ibadah di rumah ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan menerapkan pembatasan kapasitas 50 persen. Mengoptimalkan kembali Satuan Tugas Covid-19 tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan atau desa. Mengoptimalkan kembali Kampung Tangguh di masing-masing desa. “Surat Edaran tersebut mulai diperlakukan sejak tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021,” pungkasnya. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar