Politik Pemerintahan

Kasus Proposal Dana CSR Bank Jatim Dilaporkan ke BK DPRD Pamekasan

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur menunjukkan proposal pengajuan dana bantuan Covid-19 yang mencatut nama pimpinan legislatif.

Pamekasan (beritajatim.com) РUnsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, sepakat melaporkan pemalsuan tanda tangan proposal pengajuan dana melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.

Pemalsuan tanda tangan proposal CSR Bank Jatim tersebut, berupa pencatutan tanda tangan pimpinan. Mulai dari pimpinan Komisi I hingga Komisi IV, serta pencatutan tanda tangan plus cap stempel Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman.

‘Kami bersama pimpinan komisi dan Ketua DPRD Pamekasan sudah menggelar rapat seputar persoalan ini, hasilnya kita sepakat bahwa kasus ini kita laporkan ke Badan Kehormatan DPRD Pamekasan, agar segera diusut tuntas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur, Rabu (8/7/2020).

Diakuinya, pemalsuan tanda tangan dengan mencatut nama pimpinan komisi hingga ketua dewan dalam sebuah proposal ditujukan kepada dua unit Bank Jatim, yakni Bank Jatim Cabang Pamekasan, serta Direktur Bank Jatim di Surabaya.

“Dari dua proposal pengajuan dana melalui program CSR Bank Jatim ini, nominal yang diajukan variatif. Mulai dari angka sebesar Rp 19 juta hingga Rp 25 juta untuk masing-masing proposal yang diajukan,” sambung politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

“Jadi tadi siang kami sudah melaporkan persoalan ini kepada Ketua BK DPRD Pamekasan, agar segera ditunda lanjuti. Karena persoalan ini menyangkut nama baik institusi karena menggunakan logo (kop surat) DPRD Pamekasan, termasuk juga di komisi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memastikan tanda tangan yang terdapat di proposal pengajuan dana melalui program CSR Bank Jatim bukan miliknya maupun milik pimpinan komisi dan ketua dewan. “Jadi kami pastikan bahwa tanda tangan yang ada di proposal bukan milik kami setelah dilakukan klarifikasi,” tegasnya.

“Tidak kalah aneh, dalam proposal itu juga ada stempel setiap komisi. Padahal stempel komisi itu tidak ada, bahkan selama kami menjabat anggota DPRD tidak ada stempel komisi dan langsung stempel DPRD. Dari itu setiap komisi sudah sepakat melaporkan,‚ÄĚ pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman menyampaikan peristiwa tersebut terjadi ketika dirinya dikunjungi pihak Bank Jatim dan menyampaikan adanya proposal pengajuan dana melalui program CSR dari instansi terhormat yang dipimpinnya.

Proposal tersebut tertanda tangani oleh pimpinan komisi dan lengkap dengan cap stempel. Meliputi ‘tanda tangan’ Ketua Komisi I Imam Husairi, Ketua Komisi II Ahmadi, Komisi III Ismail, serta Ketua Komisi IV Mohammad Sahur. Termasuk tanda tangan dan stempel Ketua DPRD Pamekasan. [pin/kun]






Apa Reaksi Anda?

Komentar