Politik Pemerintahan

Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Pimpinan DPRD Pamekasan Dinilai Kategori Pidana

Pamekasan (beritajatim.com) – Mantan anggota legislatif Pamekasan, Suli Faris menilai ‘kasus’ pemalsuan tanda tangan yang mencatut nama pimpinan wakil rakyat tidak cukup hanya dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Sebab pemalsuan tanda tangan yang mengatasnamakan pimpinan Ketua Komisi I hingga IV serta tanda tangan dan cap stempel Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman dalam bentuk sebuah proposal pengajuan dana melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim, sudah masuk katagori pidana.

Terlebih kejadian yang diduga dilakukan oleh oknum internal legislatif sudah menjadi konsumsi publik dan menjadi hal viral di berbagai jejaring media sosial (medsos). “Kejadian ini tentunya sangat mencoreng marwah dan nama baik lembaga terhormat seperti institusi DPRD Pamekasan, apalagi saat ini sudah menjadi konsumsi publik,” kata Suli Faris kepada beritajatim.com, Kamis (9/7/2020).

“Prinsipnya pemalsuan tanda tangan itu merupakan pidana umum dan minta CSR itu masuk katagori tipikor. Namun yang terjadi, peristiwa ini justru dilaporkan ke BK. Padahal salah satu tugas BK DPRD itu hanya memproses pelanggaran etik, sementara peristiwa ini bukan hanya sekedar etik tetapi pidana,” ungkapnya.

Dari itu pihaknya menegaskan jika peristiwa tersebut justru akan menjadi bumerang, khususnya bagi internal di lingkungan DPRD Pamekasan. “Kalau sudah seperti ini, kami yakin nantinya akan menjadi persoalan berat dan pada akhirnya tidak akan ada lembaga pemerintah yang dapat dipercaya rakyat,” tegas mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan.

“Jadi tindakan ini sudah masuk ranah hukum pidana dan tidak cukup hanya diproses di BK DPRD, tapi harus juga dilaporkan pada aparat penegak hukum pidana. Karena tupoksi BK hanya seputar pelanggaran kode etik, sedangkan jenis tindakannya pemalsuan tanda tangan itu pidana umum dan meminta CSR itu bisa masuk tindak pidana koropsi,” jelas Suli Faris.

Bahkan selain mencorong nama baik dan marwah instansi, kejadian tersebut juga dinilai melanggar ketentuan peraturan dan perrundang-undangan yang berlaku. “Prinsipnya pemalsuan tanda tangan itu merupakan pidana umum dan minta CSR itu masuk katagori tindak pidana koropsi, karena anggota DPR dan DPRD dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

“Dari itu, anggota (DPR atau DPRD) juga dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan golongan. Sehingga secara rinci dapat diartikan bahwa tugas BK itu regulasinya sesuai tatib (tata tertib), sedangkan untuk tindakan pidana regulasinya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” pungkasnya. [pin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar