Politik Pemerintahan

KASN Tak Asal Rekomendasikan Sanksi Buat ASN yang Tak Netral

Jember (beritajatim.com) – Kastorius Sinaga, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri mengatakan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tak akan sembarangan dalam merekomendasikan sanksi buat aparatur sipil negara yang terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah.

“Secara prosedural, sebelum KASN menjatuhkan sanksi, tentu mereka sudah memverifikasi bukti-buktinya. Tidak asal-asalan dong. Bagaimana mau asal-asalan wong nasib orang kok,” kata Sinaga kepada beritajatim.com via ponsel, Senin (2/11/2020).

Menurut Sinaga, ada tiga kategori pelanggaran, yakni ringan, sedang, dan berat. “Sanksi hukumannya pun ada moral dan disiplin. Nah ini semua perintah undang-undang agar (ASN) berintegritas dalam penyelenggaraan pilkada. Kedua, para ASN kita harus patuh terhadap undang-undang manajemen ASN dan administrasi pemerintahan yang mengatur tentang disiplin, kode etik, kode perilaku,” katanya.

“Di sana sudah jelas, bahwa ASN harus netral dalam pilkada. Di situ juga perilaku-perilaku yang dilarang jelas. Misalkan ASN tidak boleh menjadi tim sukses seorang pasangan calon. Kedua, ASN tidak bisa menjadi juru kampanye atau anggota partai politik. ASN juga tidak bisa menggunakan fasilitasnya untuk memenangkan seseorang. Itu semua tidak ada yang abu-abu,” kata Sinaga.

“Bukti-bukti pelanggaran itu dikumpulkan Bawaslu dan oleh KASN diverifikasi. Setelah memverifikasi, digolongkanlah pelanggaran itu,” kata Sinaga.

Bagaimana dengan Muhammad Ghozali, Camat Tanggul di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menggugat Badan Pengawas Pemilu dan KASN di pengadilan negeri setempat, karena tidak bisa menerima rekomendasi sanksi?

Sinaga tidak mau berkomentar banyak. “Saya tidak berbicara soal orang per orang di sini. Saya berbicara soal sistem bahwa rekomendasi KASN sesuai aturan harus ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian (kepala daerah, red),” katanya.

Sebagaimana dilansir situs berita Kantor Berita Nasional Antara, hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN kepada 67 pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti. Sepuluh pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar