Politik Pemerintahan

KASN: Rekomendasi Sanksi terhadap Camat Tanggul Wajib Dilaksanakan Bupati

Camat Tanggul Muhammad Ghozali

Jember (beritajatim.com) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan mengikuti prosedur persidangan gugatan perdata yang dilakukan Camat Tanggul Muhammad Ghozali, di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur. Namun KASN bersikukuh sudah mengeluarkan rekomendasi sanksi untuk Ghozali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Garis bawahnya adalah kami sudah melaksanakan sesuai perintah Undang-Undang ASN. Karena merupakan perintah Undang-Undang ASN, maka rekomendasi itu wajib dilaksanakan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), kecuali ada fakta-fakta baru atau novum yang bisa mengubah,” kata Agung Hendrawan, asisten komisioner KASN, usai mediasi di PN Jember, Kamis (30/7/2020).

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini di Jember, PPK adalah Bupatu Faida.

Menurut Agung, sejauh ini tidak ada novum yang bisa mengubah rekomendasi terhadap Ghozali. “Berdasarkan pasal 32 ayat 3 UU ASN, rekomendasi itu wajib tetap dilaksanakan,” katanya.

Terkait belum segera dieksekusinya rekomendasi terhadap Ghozali, Agung mengatakan hal itu akan dibahas di tingkat pimpinan KASN. “Itu juga atensi pimpinan juga. Seharusnya sebagai PPK, wajib melaksanakan rekomendasi KASN, karena KASN dibentuk selain untuk mengayomi dan melindungi, juga untuk memberikan sanksi apabila memang ada ASN yang melanggar aturan. Kalau kita negara hukum, seharusnya kita berpegangan pada aturan hukum,” kata Agung.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) digugat perdata oleh Muhammad Ghozali untuk membayar ganti rugi Rp 533 juta, karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, menyusul terbitnya surat rekomendasi sanksi terhadap Ghozali.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan agar Ghozali dijatuhi sanksi disiplin sedang, karena terbukti melanggar netralitas aparatur sipil negara dengan mengampanyekan Bupati Faida yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah.

Semua berawal dari beredarnya sebuah klip berdurasi 21 detik di media sosial yang mempertontonkan Muhammad Ghozali sedang mengajari seorang perempuan tua difabel agar mengucapkan ‘salam dua periode’ dan dukungan untuk bupati. Video tersebut dibuat, saat Ghozali menyalurkan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Jember kepada perempuan tua difabel warga Desa Kramat Sukoharjo pada 13 Februari 2020.

“Ini kan (persidangan) perdata, bukan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Kalau perdata, beda konteks dengan PTUN. Kalau perdata kan kaitan dengan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan ganti kerugian. Kalau PTUN kan untuk administrasi negaranya,” kata Agung. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar