Politik Pemerintahan

KASN: Istri atau Suami Maju Pilkada, ASN Wajib Cuti di Luar Tanggungan Negara

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat hingga 13 Oktober ini sudah ada 737 laporan pelanggaran netralitas ASN di Indonesia, 523 di antaranya dinyatakan melanggar dan mendapat rekomendasi sanksi dari KASN.

Dari jumlah tersebut, hanya 52 persen yang mendapat tindak lanjut dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Sementara di Jatim, tercatat ada 42 ASN dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Sayangnya, KASN masih menilai tindak lanjut penjatuhan sanksi dari PPK sesuai rekomendasi masih terkesan tebang pilih.

Komisioner KASN, Rudiarto Sumarwono kepada wartawan di kantor BKD Jatim, Senin (26/10/2020) mengatakan, kewenangan KASN sejauh ini hanya sampai pada rekomendasi kepada PPK. Tapi faktanya, cukup banyak rekomendasi KASN yang tidak dihiraukan oleh PPK.

“Terutama bagi pejabat yang tergolong kelompok orang dekat PPK. Tapi kalau lawannya, biasanya cepat sekali rekomendasi itu ditindaklanjuti. Kenyataan seperti itu masih ada. Ini yang seharusnya tidak boleh tebang pilih atau pilih kasih,” tegasnya.

Rudi menjelaskan, sejauh ini KASN telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu RI. Bahkan, KASN bersama Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN dan Bawaslu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

“Kalau ada dugaan pelanggaran, KASN sudah bekerjasama dengan Bawaslu. Semisal di Kabupaten Lamongan ada dugaan pelanggaran netralitas ASN yang akan dilaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota. Dari situ akan dikumpulkan data-data awal dan akan dikirim ke KASN, baru akan dikaji kembali. Apakah subyek yang melanggar termasuk kategori ASN,” jelas Rudi.

Jika terbukti ada pelanggaran, lanjut Rudi, KASN akan melakukan klarifikasi kepada pengadu dan PPK, sebelum akhirnya memberikan rekomendasi kepada PPK. Rudi menegaskan, netralitas ASN tidak hanya seputar pilkada. Netralitas juga berkaitan dengan pemberian pelayanan publik tidak boleh diskriminasi, penyusunan program kebijakan, netral dalam sistem manajemen ASN.

“Misalnya betul si X melakukan pelanggaran pasal sekian, maka pihak terkait bisa dijatuhi hukuman disiplin apakah ringan, menegah atau berat,” jelas dia.

Dari SKB lima lembaga tersebut, KASN juga menerbitkan tindak lanjut SKB Lima Lembaga kepada seluruh instansi pemerintaham termasuk kepala daerah dan lembaga kementerian. Dalam surat tindak lanjut tersebut, KASN menjelaskan langkah-langkah pencegahan dan penegakan pengawasan netralitas ASN.

“Sesuai tindak lanjut SKB itu, jika ada pasangan (suami atau istri) ASN maju dalam Pilkada, maka wajib cuti di luar tanggungan negara. Hal itu untuk menjaga netralitas ASN,” tukasnya.

Kewajiban cuti tersebut, lanjut dia, harus dilakukan. Sebab jika tidak ASN yang bersangkutan bisa terkena teguran. “Cuti di luar tanggungan negara itu minimal satu tahun dan bisa diperpanjang lagi,” jelas Rudi.

Sementara itu, Kepala BKD Jatim Nurkholis mengatakan, cuti di luar tanggungan negara tidak hanya berkaitan dengan Pilkada. ASN berhak mengajukan cuti tersebut karena alasan sakit, belajar, mengikuti tugas suami dan sebagainya. “Cuti di luar tanggungan itu tidak dapat hak apa-apa. Paling cepat satu tahun maksimal tiga tahun. Di Jatim ada yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara, tapi tidak terkait pilkada,” pungkasnya. [tok/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar