Politik Pemerintahan

Kantor Pemkab Mojokerto Direncanakan Pindah ke Kecamatan Mojoanyar

Wabup Mojokerto, Pungkasiadi saat rembuk desa di Kantor Kecamatan Mojoanyar. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto direncanakan pindah ke Kecamatan Mojoanyar. Rencana tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto saat rembuk desa di Kantor Kecamatan Mojoanyar, Rabu (20/11/2019).

“Pemindahan kantor terpadu Pemkab Mojokerto terus kami bahas. Mojoanyar diprediksi sebagai lokasi yang pas. Kita juga laksanakan studi kelayakan. Semoga tidak ada hambatan, artinya tahun depan sudah bisa mulai step awal seperti pembelian lahan,” ungkap Wabup Mojokerto, Pungkasiadi.

Wabup menilai, letak Kecamatan Mojoanyar secara geografis, sudah tepat karena berada di tengah. Menurutnya, letak tersebut mudah dijangkau kecamatan lain yang ada di Kabupaten Mojokerto. Wabup tak lupa mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus dimulai dari pelayanan dasar.

“Jika dikaji, Mojoanyar letaknya masih di tengah. Baik dari Trawas, Pacet, Kemlagi, Ngoro dan kecamatan-kecamatan lain. Ini akan memudahkan akses. Semua aspek harus terus berbenah. Mulai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, wisata, termasuk ketahanan pangan,” katanya.

Berbicara tentang pelayanan, Kecamatan Mojoanyar kini punya inovasi bernama ‘Senyum Milenial’. Atau kepanjangan dari Santun, Empati, Nyaman, Unggul, Mantap dan Milenial. Inovasi ini dijelaskan Camat Mojoanyar, Amsar Azhari Siregar dihadapan Wabup dan rombongan.

“Senyum Milenial berkomitmen untuk memberi pelayanan publik terbaik, dengan menyediakan booth pelayanan yang Instagram Able. Masyarakat yang sudah terlayani oleh staf kami, bisa memberi testimoni dengan berfoto di booth foto yang tersedia. Foto ini untuk kemudian akan ditampilkan pada layar monitor,” katanya.

Pada rembuk desa terakhir di 2019 ini, turut diserahkan Bantuan Keuangan (BK) Desa senilai total Rp1,7 miliar untuk empat desa. Antara lain Desa Sadar Tengah senilai Rp400 juta, Desa Kwatu Rp600 juta, Kepuh Anyar Rp300 juta dan Desa Wunut Rp400 juta. Pemberian BK Desa dimaksudkan, untuk mempercepat pembangunan di pedesaan.

Hal ini guna menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian Kabupaten Mojokerto. Namun hal tersebut juga butuh sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Herry Suwito, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mustain, Forkopimca dan OPD. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar