Politik Pemerintahan

Kampanye Pilbup Mojokerto Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'at. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Satu bulan masa kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai mencatat banyaknya pelanggaran protokol kesehatan. Ini lantaran frekuensi kegiatan ketiga pasangan calon (paslon) sudah mulai meningkat sejak dua pekan lalu.

Data Bawaslu Kabupaten Mojokerto, per 27 Oktober 2020 ada sebanyak 339 kegiatan kampanye yang dilakukan ketiga paslon. Dari jumlah itu, sebanyak 36 kampanye melanggar protokol kesehatan. Dari ketiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Bawaslu mencatat, pelanggaran protokol kesehatan paling banyak yakni dilakukan paslon nomor urut 1.

Pasangan Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barra, melakukan 18 kali pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye. Disusul paslon nomor urut 3, Pungkasiadi-Titik Masudah melakukan 14 kali pelanggaran dan paslon nomor urut 2, Yoko Priyono-Choirun Nisa (Yoni) empat kali kampanye melanggar protokol kesehatan.

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo menyerahkan pengawasan dan pemberian sanksi ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto. “Terkait pelaksanaan kampanye, kewenangannya ada di Bawaslu. Tapi kami tetap mengimbau siapa pun paslon yang kampanye, kami mohon atas nama Pemkab Mojokerto tetap mematuhi protokol kesehatan,” ungkapnya, Minggu (1/11/2020).

Masih kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan PKPU nomor 13 tahun 2020, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada masa kampanye Pilbup Mojokerto diberikan secara berjenjang. Mulai dari teguran tertulis, pembubaran paksa kampanye, hingga pengurangan jatah kampanye.

“Kalau tingkatan pelanggarannya sudah memasuki tahapan yang seharusnya, menurut saya harus dilakukan eksekusi. Mudah-mudahan Bawaslu yang melakukan itu,” katanya.

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagino. [Foto: misti/bj.com]
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at menjelaskan, sejauh ini, dugaan pelanggaran di masa kampanye masih didominasi pelanggaran protokol kesehatan. “Karena memang dua minggu terakhir ini frekuensi kegiatan kampanye itu meningkat,” jelasnya.

Masih kata Aris, partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan meningkat, sehingga ketika dikaitkan dengan PKPU maksimal peserta 50 orang di dalam gedung. Namun dua pekan terakhir kegiatan kampanye dari ketiga paslon peserta di atas 50 orang. Yakni peserta dan panitia yang datang dalam kegiatan.

“Faktanya itu lebih dari 50 orang. Kedua, didominasi melibatkan lansia, Anak-anak dan ibu hamil. Ini memang diatur secara khusus di masa Covid-19 karena ketiga orang ini rentan.  Penanganan yang Bawaslu, memberikan surat teguran.  Karena memang ini ketentuan administrasi,” ujarnya.

Aris menjelaskan, dalam surat teguran tersebut disampaikan kepada panitia kegiatan agar 1×60 menit atau satu jam untuk menindaklanjuti. Jika tidak mengindahkan teguran tertulis , lanjut Aris, maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan membubarkan kegiatan paslon tersebut.

“Namun saat kita berikan surat teguran kepada Tim Pemenangan, tidak sampai satu jam kegiatan sudah diakhiri. Sehingga ini tidak bisa ditarik dengan mekanisme penanganan pelanggaran, karena memang surat teguran itu sifatnya peringatan, saran perbaikan kalau di dalam administrasi itu. Kita tidak sampai membubarkan kegiatan paslon,” paparnya. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar