Politik Pemerintahan

Kampanye Berkedok Ziarah Wali Paslon SANDI Dilaporkan Tim LADUB ke Bawaslu

Malang (beritajatim.com) – Divisi Advokasi Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LADUB), melaporkan pasangan calon nomer urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) ke Bawaslu Kabupaten Malang, Senin (23/11/2020) pagi.

Laporan itu terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dikemas melalui kegiatan Ziarah Wali 5. Ketua Divisi Advokasi Tim Pemenangan Paslon LADUB, Dahri Abdussalam mengatakan, bahwa pada tanggal 19 November 2020, pihaknya mendapatkan temuan adanya pelanggaran kampanye yang dikemas melalui kegiatan ziaroh wali lima, yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) dan atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 jam 07.25 WIB.

“Salah satunya adalah massa atau warga yang diberangkatkan dari depan Pom bensin Dusun Padi, Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang yang di koordinir oleh Saudara Abdul Rochim yang beralamat di Dusun Padi RT. 02 / RW. 06 Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang,” ungkap Dahri, Senin (23/11/2020) melapor ke Bawaslu.

Kegiatan ziaroh wali lima tersebut, bebernya, juga terjadi di Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang yang di koordinir oleh Sdr. Munip yang beralamat di Dusun Krajan RT. 13 / RW. 02 Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang menuju beberapa kota. Yakni makam Sunan Ampel (Surabaya), makam Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri (Gresik), makam Sunan Drajat (Lamongan), dan makam Sunan Bonang (Tuban) dengan menggunakan kendaraan bus pariwisata.

“Bahwa dalam kegiatan ziaroh wali lima tersebut, selain diberi fasilitas transportasi dari desa asal tempat tinggal dan atau tempat lain yang telah ditentukan sebagai titik kumpul, massa atau peserta menuju ke lokasi tujuan ziaroh wali lima PP, massa atau peserta juga diberi uang Rp. 50.000,- dan snack disertai janji apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) memenangkan pemilu kepala daerah Kabupaten Malang, akan dibebaskan biaya masuk ke obyek wisata Hawai Park, Pujon Kidul, dan Pantai Balekambang. Tindakan ini sama sekali tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih yang baik, dan mengarah pada tumbuhnya politik identitas yang berpotensi mencederai demokrasi Pancasila,” tegas Dahri.

Sebelum dan selama dalam perjalanan ziaroh wali lima tersebut, lanjut Dahri, Sdr. M. Hasan Rois salah seorang anggota Divisi Humas dan Media Centre Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) menyampaikan visi misi serta yel-yel atau slogan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI), yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran kampanye karena dilakukan diluar jadwal kampanye.

“Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 jam 07.25 WIB. yang mana pada hari itu bukan jadwal kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI), tetapi sesuai dengan jadwal kampanye pada hari tersebut adalah jadwal kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 2 Lathifah-Didik B. Muljono (LADUB), hal tersebut telah melanggar UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” paparnya.

Dahri melanjutkan, dalam kegiatan ziaroh wali lima tersebut, peserta yang berjumlah besar diangkut dengan bus dengan kapasitas penuh. Selama dalam perjalanan massa atau peserta berada di dalam bus tanpa menjaga jarak, tidak memakai masker, hal mana kondisi tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) dan atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI), selain melakukan pelanggaran kampanye juga melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) dan pasal 88 ayat (1) PKPU No. 13 tahun 2020 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID) 19.

Berdasarkan alasan-alasan itu, sambung Dahri, pihaknya memohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah dengan melakukan tindakan.

“Atas temuan ini, Bawaslu harus bertindak. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) dan atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) sudah melanggar aturan kampanye. Kami juga merekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malang untuk memberikan sangsi administrasi dan mendiskualifikasi sebagai peserta pemilihan,” pungkas Dahri.

Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva menjelaskan, pada dasarnya Bawaslu menerima pengaduan dan laporan dari manapun. Untuk laporan dari Tim LADUB, George membenarkan kuasa hukum LADUB sudah mengirimkan pengaduan hari ini.

“Dari laporan tentang Ziarah Wali Lima ini, sudah diterima staf kami hari ini. Selanjutnya, kami akan lakukan rapat terlebih dulu apakah pengaduan laporan ini memenuhi seluruh formil materi pengaduan. Paling lama nanti dua hari setelah laporan kita terima, Bawaslu akan menggelar rapat pleno terlebih dahulu dalam permasalahan tersebut,” papar George.

“Apakah dalam pengaduan dari pelapor melanggar etik atau administrasi, tentunya akan kita plenokan lebih dulu,” tambah George. (yog/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar