Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

KAMMI Jember Aksi Demo Bersepeda

Jember (beritajatim.com) – Puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi unjuk rasa dengan cara bersepeda, dari double way Universitas Jember ke depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Sabtu (16/4/2022).

Para mahasiswa ini menyerukan empat tuntutan. “Tolak kenaikan pajak pertambahan nilai 11 persen. Meskipun kenaikan PPN sebesar 1 persen, tetap akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena kenaikan PPN ini dikenakan langsung kepada masyarakat, sehingga beresiko turunnya daya beli. Padahal saat ini bangsa Indonesia tengah pemulihan perekonomian setelah dua tahun dihadapkan dengan situasi krisis akibat pandemi Covid-19,” kata Ketua KAMMI Jember Imad Aqil dalam pernyataannya.

KAMMI juga menuntut agar pemerintah membuat regulasi yang jelas terkait dengan subsidi BBM. “Perbanyak pasokan minyak bersubsidi dengan mengacu pada tujuan kesejahteraan masyarakat,” kata Imad.


“Pergeseran BBM bersubsidi dari premium ke Pertalite perlu disorot. Pertalite merupakan bensin subsidi, sehingga peruntukannya berubah menjadi bahan bakar yang untuk masyarakat menengah ke bawah. Regulasi perlu dibangun agar subsidi tepat sasaran,” kata Imad.

KAMMI juga mendesak DPRD Jember menjadi suara perwakilan masyarakat dan bukan lagi menjadi kepanjangan tangan partai politik. “Caranya dengan menolak tegas segala upaya perubahan konstitusi,” kata Imad.

KAMMI menolak penambahan masa jabatan presiden. “Kekuasaan yang terlalu lama cenderung merusak dan diktator. Tiap upaya perubahan konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan ataupun membuka peluang untuk penambahan periode kekuasaan secara mutlak mengkhianati upaya perbaikan rakyat pada masa reformasi,” kata Imad.

Terakhir, KAMMI mendesak agar pembangunan ibu kota negara (IKN) dihentikan, dan pemerintah berfokus pada pengstabilan ekonomi dan kesehatan masyarakat. “Saat kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat belum stabil. Perlu adanya keseriusan untuk memulihkan ekonomi dan kesehatan masyarakat pasca pandemi. Pembangunan IKN yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit akan menjadi duri yang menghambat pembenahan ekonomi dan kesehatan masyarakat,” kata Imad. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar