Politik Pemerintahan

KAMI Beber Perlunya Perlindungan Buruh Migran Ditingkatkan

Banyuwangi (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Keluarga Migran Indonesia (KAMI) Nursalim menyebut Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) belum berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya yaitu Penerapan UU No.18 Tahun 2017 dan turunannya belum sepenuhnya dibuat.

Padahal, kata Nur, buruh migran selama ini cukup membantu negara dalam rangka mengatasi pengangguran serta sebagai salah satu sumber penyumbang devisa negara. Hal ini menjadi perhatian semua pihak sehingga para buruh migran terlindungi hak-haknya ketika bekerja di negara luar.

“Pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya antara lain membuat UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migra Indonesia. Namun UU ini belum berfungsi dengan baik karena aturan turunannya belum semuanya dibuat,” kata Ketua DPP KAMI, Nursalim, saat menggelar Jambore Nasional Keluarga Migran Indonesia di Banyuwangi, Selasa (17/12/2019).

Dalam kegiatan ini, KAMI menggandeng Dompet Dhuafa dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banyuwangi. Tujuannya, salah satunya merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam rangka perlindungan buruh migran.

“Untuk itu dalam diskusi tematik akan dibahas perlindungan hukum itu yang tepat bisa dilakukan pemerintah secara konperhensif. Ini bisa dijadikan rekomendasi, dalam pembuatan peraturan daerah di tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Banyuwangi Syaiful Alam Sudrajat mengatakan, Jambore ini bisa memberikan kontribusi perlindungan TKI yang lebih baik ke depannya. “Jadi paling tidak ada rekomendasi yang dihasilkan kepada pengambil kebijakan dari Pemerintah Pusat agar perlindungan buruh migran semakin baik kedepannya,” ungkapnya.

Persoalan Buruh Migran, kata Alam, tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Akan tetapi juga harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait, seperti NGO atau lembaga masyarakat yang fokus terhadap buruh migran.

“Persoalan TKI ini kan kompleks. Jadi tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Elmen masyarakat juga harus ada peran sertanya,” terangnya.

Sementara General Manajer Dompet Dhuafa Maya mengungkapkan, dalam jambore ini tidak hanya membahas tentang nasib buruh migran. Namun juga mengarah pada peningkatan kesejahteraan pasca para pahlawan devisa ini pulang ke tanah air.

“Mereka bekerja ke luar negeri ini kan dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nah, yang harus difikirkan, bagaimana agar setelah pulang mereka tidak ke luar negeri lagi,” ujarnya.

Upaya yang bisa dilakukan yaitu memberdayakan keluarga yang ditinggalkan. Salah satunya memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan soft skill dan kompetensi.

“Bisa dengan pelatihan batik, menjahit atau keahlian lainnya. Dengan demikian saat buruh migran kembali ke tanah air, mereka bisa hidup mandiri tanpa harus kembali lagi ke luar negeri,” tutupnya. [rin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar