Politik Pemerintahan

Kahyangan Bergolak Jelang Lengsernya Bupati Faida

Pelaksana Tugas Dirut PDP Kahyangan Arif Wicaksono (baju putih) menemui perwakilan buruh yang menolaknya, Senin (8/2/2021). [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan bergolak menjelang berakhirnya masa jabatan Faida sebagai bupati Jember, Jawa Timur, 17 Februari 2021. Pengangkatan Arif Wicaksono sebagai pelaksana tugas direktur utama oleh Faida ditolak kalangan buruh.

Arif sebenarnya adalah Ketua Dewan Pengawas PDP Kahyangan. Menjelang berakhirnya masa jabatan Hariyanto sebagai direktur utama perusahaan pada 1 Februari 2021, dia melayangkan surat kepada Bupati Faida agar masa jabatan Hariyanto diperpanjang sebagai pelaksana tugas sampai pejabat definitif disahkan. Hariyanto dinilai masih perlu menyelesaikan tiga tugas.

“Laporan pertanggungjawaban kan belum diselesaikan. Terus audit keuangan perusahaan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) belum dilaksanakan juga dan perlu penandatanganan Pak Hariyanto. Kemudian rujukan RKA (Rencana Kerangka Anggaran) 2021 belum ada persetujuan dan itu menyangkut operasional harian,” kata Arif, Senin (8/2/2021).

Surat dilayangkan pada 29 Januari 2021. Namun, ternyata justru Faida menunjuk Arif menjadi pelaksana tugas direktur utama. “Semua itu kewenangan bupati sebagai kuasa pemegang saham. Bukan karena adanya nuansa politis,” kata Arif.

Keputusan Faida ini membuat kalangan buruh berang. “Apa yang direkomendasikan Dewan Pengawas seharusnya dilakukan bupati. Kami sepakat dengan Dewan Pengawas karena memang ada beberapa poin yang masih harus dilaksanakan Pak Hariyanto,” kata Dwiagus Budiyanto, juru bicara serikat buruh.

Tidak sabar, puluhan buruh pun menghadang Arif yang hendak masuk kantor, Senin (8/2/2021) pagi. Bahkan Arif diusir pulang. “Seharusnya untuk mengisi kekosongan ini, dewan pengawas kolektif kolegial sebagai pelaksana tugas direksi, bukan pelaksana tugas direktur utama. Kami anggap ini tidak sah,” kata Dwiagus.

Namun, Arif mengatakan, langkah bupati mengangkat pelaksana tugas sudah benar dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. “Dewas kan kolegial, ketuanya saya. Dalam surat keputusan (pengangkatan pelaksana tugas) ditunjuk saya. Kalau Dewas, siapa yang akan menandatangani (dokumen pertanggungjawaban) operasional pelaksanaan perusahaan. Itu mungkin pertimbangan bupati. Bukan pertimbangan saya. Saya hanya penerima SK,” jelasnya.

Buruh tidak bergeser dari sikap mereka. Rencananya, mereka akan menyampaikan tuntutan kepada Bupati Fada dan DPRD Jember. “Supaya tidak berlarut-larut, lebih baik rekomendasi Dewan Pengawas yang dilaksanakan,” kata Dwiagus. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar