Politik Pemerintahan

Temuan Pelanggaran Audit BPK 2019

Kadishub Bojonegoro Sebut Sudah Jalankan Rekomendasi BPK

Petugas Pos PJL sedang memantau kedatangan Kereta Api yang akan melintas.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019. Temuan tersebut dibagi menjadi dua, yakni atas Pengendalian Sistem Intern dan Kepatuhan terhadap Undang-undang.

Salah satu temuan BPK yang masuk dalam kepatuhan terhadap Undang-undang adalah pengadaan perangkat sinyal otomatis pada pembangunan 12 Pos Penjaga Jalan Lintasan (PJL) di Dinas Perhubungan sebesar Rp1,2 miliar tidak dapat berfungsi. BPK menilai seharusnya tidak ada pembayaran kepada kontraktor pelaksana karena sistem sinyal sesuai kontrak tidak dapat berfungsi.

“Dengan demikian, item pekerjaan perangkat sensor sinyal KA otomatis yang tidak berfungsi seharusnya tidak dapat dibayarkan kepada penyedia,” demikian salah satu kutipan dalam LHP BPK Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Untuk menghindari adanya kerugian negara, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bojonegoro agar menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran atas tidak berfungsinya alat sensor kereta api sebesar Rp1,2 miliar sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

“Pada prinsipnya, adanya temuan BPK di Dinas Perhubungan sudah dibayarkan semua, dengan penyetoran ke kas daerah oleh CV M sebesar Rp1,2 miliar pada 16 Juni 2020,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Bojonegoro, Andik Sudjarwo, Sabtu (1/8/2020).

Sekadar diketahui, pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bagunan sebesar Rp427 miliar dan terealisasi sebesar Rp195 miliar atau sebesar 45,76 persen. Diantaranya untuk Pembangunan Pos PJL pada Dinas Perhubungan.

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV M dengan Surat Perjanjian Nomor: 050/48/KPA-KESBANG/412-212/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp4 miliar dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender. Pekerjaan telah selesai 100 persen dan telah dibayar lunas.

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu membangun sistem sinyal perjalanan Kereta Api (KA) dengan sensor pada setiap pos jaga perlintasan. Rencana pembangunannya yaitu sebanyak 12 pos jaga perlintasan KA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan PPK, Konsultan Pengawas dan penyedia pada tanggal 10 Februari 2020 diketahui bahwa pekerjaan perangkat sensor sinyal kereta api tidak berfungsi.

Penyedia menjelaskan bahwa akan dilakukan perbaikan software secara remote melalui server penyedia di Kota Kediri. Namun, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, rekanan penyedia tidak melakukan perbaikan atas kegagalan fungsi sinyal otomatis tersebut.

Konfirmasi kepada penyedia menunjukkan bahwa sistem sinyal sesuai kontrak tidak akan dapat berfungsi, sehingga akan diupayakan untuk melakukan pergantian dengan menggunakan sistem sensor getar.

Operasional pos jaga selama belum berfungsinya sinyal tersebut menggunakan metode konvensional dengan pengamatan secara visual dengan memperhatikan jadwal KA yang ada. Hal tersebut lazim dilaksanakan pada pos jaga yang belum dilengkapi dengan sensor kedatangan KA. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar