Politik Pemerintahan

Kades Petahana Maju Pilkades Harus Cuti, Sekdes Dituntut Tingkatkan Kinerja

foto/ilustrasi

Mojokerto (beritajatim.com) – Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Mojokerto akan segera digelar. Lebih dari 90 persen kades incumbent menyatakan bakal maju kembali di pemilihan serentak periode ketiga tahun ini.

Sekretaris Desa (Sekdes) mendapatkan tugas berat khususnya bagi desa yang kadesnya mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) incumbent di Pilkades serentak. Pasalnya, bagi cakades incumbent harus cuti selama proses Pilkades.

Sehingga roda pemerintahan diserahkan ke Penjabat (Pj) atau pelaksana tugas (Plt), yang otomatis dipegang Sekdes sebagai struktur dibawah Kades. Sekdes dituntut mampu meningkatkan kinerja sebagai pimpinan desa sementara waktu.

Termasuk melanjutkan pembangunan baik yang bersumber dari dana desa (DD), Alokasi dana desa (ADD) hingga bantuan keuangan (BK) desa. Padahal, tidak semua sekdes dinilai memiliki kemampuan dalam melanjutkan amanah pembangunan.

Termasuk keterbatasan kewenangan dalam mengatur roda pemerintahan. Kondisi inipun menjadi perdebatan mengingat tahapan Pilkades tinggal beberapa hari lagi jelang pembukaan pendaftaran bakal calon 22 Juli mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, M Ardi Sepdianto mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi hal tersbeut. Setiap kades, utamanya yang menggelar Pilkades agar segera menyerap dana bantuan.

“Kami upayakan sebelum tahapan pilkades sudah dicairkan semuanya (DD/ADD, red). Permohonan pencairan ADD semester kedua sebesar 50 persen juga telah dilayangkan ke semua desa agar segera diserap sebelum masa cuti kades berlangsung,” ungkapnya, Sabtu (20/7/2019).

Masih kata Ardi, status Plt yang diemban sekdes dinilai bakal menghambat proses pembangunan di desa. Kewenangan pengganti pimpinan sementara hanya terbatas pada proses administrasi, sedangkan pengambilan kebijakan strategis tidak diperkenankan.

“Kalau sekadar melaksanakan pembangunan tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu ketika membuat kebijakan strategis seperti mengganti perangkat dan sebagainya. Tapi hampir semua desa kini sudah menyerap dana bantuan sesuai yang tertera dalam APBDes,” ujarnya.

Sehingga, tegas Ardy, proses pembangunan bisa dilanjutkan kembali oleh kades setelah masa cuti berakhir. Selain ADD semester kedua, pencairan DD tahap ketiga sebesar 40 pesen juga berlangsung selama tahapan Pilkades berlangsung.

Yakni sejak pembukaan pendaftaran bakal calon 22 Juli hingga penetapan kades baru November 2019. Dari 299 desa yang tersebar di-18 kecamatan, 253 diantaranya menggelar pilkades serentak tahun ini. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar