Politik Pemerintahan

Kades Lawas di Kabupaten Mojokerto Cegah Tindak Pidana Korupsi

Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi membuka kegiatan Kawal Desa Melalui Pengawasan (Kades Lawas). [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebagai wujud pencegahan korupsi pada pemerintahan desa, Pemkab Mojokerto bersama dengan Inspektorat Jawa Timur serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Kawal Desa Melalui Pengawasan (Kades Lawas) di Pendapa Graha Majatama Pemkab Mojokerto.

Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Pungkasiadi yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan beberapa arahan penting terkait pengelolaan keuangan desa. Mulai dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan desa, bagi hasil pajak dan retribusi maupun sumber pendapatan desa lainnya.

“Saat ini ada 8.500 desa di Jawa Timur, menerima dan mengelola bermacam-macam jenis anggaran keuangan dari pemerintah. Karena itu alurnya harus diawasi dengan baik, guna meminimalisir kesalahan pengelolaannya,” ungkapnya, Selasa (15/10/2019).

Kepala DPMPD Pemprov Jawa Timur, Mohammad Yassin menegaskan, bahwa dana desa harus dipergunakan sesuai aturan, utamanya untuk IPM guna mengurangi kemiskinan di desa. “Kemiskinan akan tetap meningkat, jika dana desa belum digunakan secara maksimal. Maka dari itu, kita harus mendukung dan menyambut baik program-program kepala desa untuk memajukan desa masing-masing,” katanya.

Seperti dengan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pengelolaan anggaran di pemerintah desa memang wajib dijalankan dengan ketat. Sebab menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terdapat kurang lebih 100 penyelewengan dana desa di Jawa Timur.

Hal ini membuat beberapa kepala desa dan perangkatnya harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Penyelewengan yang kerap terjadi diantaranya adalah rancangan anggaran di atas harga pasarĀ (mark up), volume fisik pekerjaan kurang atau tak sesuai RAB, penyusunan APBDes tidak mengacu pada RKP Desa, kewajiban perpajakan belum atau tidak dilaksanakan dan beberapa temuan lain.

Sementaranya itu, Inspektur Pemprov Jawa Timur, Helmi Perdana Putra menambahkan, Kabupaten Mojokerto sendiri tidak memilik catatan masalah yang berarti dalam hal pengelolaan keuangan desa. “Namun semua saat ini harus tetap diawasi dengan benar. Kades Lawas lahir dari latar belakang kasus temuan ICW sejumlah 184 kasus dan 141 kasus di aparatur pemerintah,” ujarnya.

Klinik Kades Lawas yang digagas Inspektorat Jawa Timur dengan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan DPMD Kabupaten Mojokerto ini, digelar selama empat hari kedepan. Yakni mulai tanggal 15 hingga 18 Oktober 2019 mendatang. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar