Politik Pemerintahan

Kader Terseret OTT KPK, PDIP Pastikan Patuhi Hukum

Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP

Jakrata (beritajatim.com) – Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyeret dua staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di pusaran OTT KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Jika benar ada dua staf sekjend Hasto Kristiyanto dengan inisial S dan D juga ikut OTT KPK bersama caleg Partai tersebut, maka apa arti sebuah tangisan?” cuit Andi Arief di Twitter, Kamis (9/1/2020). Cuitan Andi Arief yang dibagikan kepada wartawan ini disalin apa adanya.

Sebagai informasi, merebaknya info itu bermula dari rumor terkait adanya seorang caleg PDIP berinisial HM yang berupaya melobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk dapat melenggang ke Senayan via jalur PAW. Dalam proses lobi inilah muncul dugaan suap kepada Wahyu.

Diduga dalam proses pemberian suap itu melibatkan dua orang berinisial D dan S. Dua orang itu, D dan S, disebut sebagai staf dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menanggapi cuitan Andi Arief ini, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan partainya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Termasuk jika terdapat dugaan keterlibatan kader.

Djarot menyatakan, terkait OTT KPK sikap PDI Perjuangan tegas, mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian sekiranya ada anggota dan kader Partai melakukan tindak pidana yang tidak terpuji, hal tersebut tidak mewakili Partai.

“Partai memberikan sanksi tegas terkait dengan tindak pidana korupsi,” katanya dalam siaran pers resmi DPP PDIP, Kamis (9/12/2109).

Ia menerangkan, dalam pelaksanaan verifikasi Parpol, pelaksanaan pemilu dan pilkada, PDI Perjuangan sebagaimana halnya Parpol lain membangun hubungan koordinatif dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sementara, terkait dengan proses PAW anggota legislatif selalu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dalam hal ini KPU sangat hati-hati mengikuti seluruh tahapan sesuai peraturan perundang-undangan,” terang mantan Walikota Blitar ini.

Selain itu, legalitas Politik PDI Perjuangan di dalam melakukan PAW juga didasarkan pada konstruksi hukum yang sama. Terkait dengan adanya upaya kehadiran beberapa penyidik di kantor Partai, berdasarkan keterangan dari kepala sekretariat kami, mereka tidak dilengkapi dengan legalitas yang cukup terkait dengan hal tersebut.

“Sampai saat ini kami masih berkoordinasi di internal soal legalitas tersebut untuk menentukan sikap,” pungkas Djarot.(ifw/ted)

 





Apa Reaksi Anda?

Komentar