Politik Pemerintahan

Kabupaten Mojokerto Menyusul 11 Kabupaten/Kota Lain di Jawa Timur Terapkan PPKM

Pejabat Sekdakab Mojokerto, Didik Khusnul Yakin.

Mojokerto (beritajatim.com) – Kabupaten Mojokerto menyusul 11 kabupaten/kota di Jawa Timur menerapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama tiga daerah lain. Yakin Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri.

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Didik Khusnul Yakin mengatakan, PPKM didasari pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Kabupaten Mojokerto masuk dalam wilayah PPKM bersama tiga kabupaten/kota lainnya.

“Kabupaten Mojokerto masuk dalam wilayah PPKM, semula tidak masuk karena masuk wilayah PPKM tentu saja kegiatan ini mengikuti apa yang ada di dalam Inmendagri maupun Keputusan Gubernur Jawa Timur,” ungkapnya, Jumat (15/1/2021).

Antara lain, Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen. Jam operasional pasar dibatasi yakni mulai pukul 03.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB, sementara wisata dan restoran karena mengikuti zona mewah maka kapasitasnya 25 persen.

“Untuk sektoral esensial seperti kontruksi tetap 100 persen tapi protokol kesehatan yang ketat. Kalau pendidikan tetap masih daring, untuk penutupan jalan tidak karena ini sifatnya kan pembatasan. Hajatan masih boleh tapi kapasitas dan protokol kesehatan diperketat,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, lanjut Didik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk melakukan pengawasan. Karena sudah masuk instruksi maka pelanggar akan diberikan sanksi.

Kabupaten Mojokerto menyusul 11 kabupaten/kota di Jawa Timur menerapkan PPKM. Ini lantaran sesuai dengan Inmendagri, daerah harus melakukan PPKM ketika sudah memenuhi empat unsur. Dari parameter yang ada, Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi keempat unsur yang ada.

Keempat unsur tersebut yakni, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional.

Dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen. Penerapan PPKM nantinya, akan dimulai pada 15-28 Januari 2021. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar