Politik Pemerintahan

Kabupaten Mojokerto Jadi Pilot Project Pengawasan Program BPJS Ketenagakerjaan

Plt Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo.

Mojokerto (beritajatim.com) – Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project pengawasan terpadu badan usaha atau perusahaan yang dinilai belum patuh atas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun program-program di dalamnya. Selama satu minggu tim pengawas melakukan pengawasan badan usaha atau perusahaan di Kabupaten Mojokerto.

Kantor Wilayah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Timur bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur mulai melaksanakan pengawasan terpadu sejak Rabu (25/11/2/20) pekan lalu. Sebanyak 50 orang Pengawas Ketenagakerjaan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan ini.

“Kemarin kita panggil, mereka (badan usaha atau perusahaan) kita suruh buat membuat usulan kemampuan berapa tapi harus ada besaran BPJS yang meningkat. Karena tidak bisa maksa. Misalnya pegawainya 200, ada yang 600. Kepesertaannya tidak bisa semua langsung,” ungkap, Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, Jumat (4/12/2020).

Masih kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, pihaknya memberi waktu dua minggu badan usaha atau perusahaan untuk memberikan usulan kemampuan badan usaha atau perusahaan untuk mengikutkan karyawannya menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya beri waktu 2 minggu. Pilot project Kabupaten mojokerto¬†karena saya masih menahan ini sampai pertengahan Desember. Baru gresik, Gresik sudah minta. Tiga kabupaten di ring 1 lainnya yakni Surabaya, Pasuruan dan Sidoarjo di bulan Januari, di bulan ketiga,” katanya.

Menurutnya, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur memiliki 184 orang Pengawas Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Mojokerto yang diterjunkan hanya 50 orang. Tujuan pengawasan tersebut tidak lain untuk membangun kesadaran para pengusaha agar mematuhi norma dan syarat kerja. [tin/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar