Politik Pemerintahan

Kabinet Jokowi 2019-2024 Diminta Proporsional

Surabaya (beritajatim.com) – Politisi Partai Golkar Andi Budi Sulistijanto menjadi narasumber dalam FGD ( forum group discusion) yang digelar Program Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, berkerjasama dengan CONQUIRE (Communication Qualitative Research), dengan tema Komunikasi Politik Kabinet Jokowi 2019-2024.

Politisi yang sudah tiga kali menerbitkan buku terkait kepemimpinan Presiden Jokowi ini menyampaikan, Kabinet Jokowi – KH. Mahruf Amin 2019 – 2024 harus proporsional, tidak hanya didominasi representasi Parpol. “Presiden Jokowi harus berhasil menemukan tokoh dengan basis dukungan publik yang beragam, selain agar bisa mendapatkan kepercayaan publik, juga agar dukungan kepada presiden merata dari segala elemen bangsa dan kelompok kepentingan,” ungkap Ketua DPP Partai Golkar Bidang Penggalangan Keagamaan ini.

Andi yang juga Wakil Ketua Lakpesdam (lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia) PBNU ini menuturkan, dalam kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2019-2024, presiden harus memilih kabinet yang benar-benar loyal dan tunduk pada presiden, bukan pada kelompok tertentu.

“Selain loyal, yang tidak kalah pentingnya adalah soliditas pembantu presiden dalam Kabinet 2019-2024,” ujar dosen tetap di Stisipol Palembang ini.

Andi mengungkapkan, lima tahun kedepan adalah periode terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi, Jika para pembantunya tidak loyal, dan hanya mementingkan kelompok, institusi asal atau partai politiknya karena bisa berakibat fatal yakni merusak kinerja kabinet, bahkan presiden bisa ditinggal jika salah memilih rekan kerja.

“Koalisi dan konfigurasi kekuatan politik di parlemen harus kondusif untuk mendukung pemerintahan Jokowi, namun ada tantangan besar yaitu kekuatan extra parlementer,” ungkap penulis buku Komunikasi Politik Jokowi dan Politik Kerja Jokowi, dan akan melaunching buku Kunci sukses Jokowi pada Oktober nanti ini.

Andi budi menambahkan, langkah baik untuk mengeliminir merebaknya ekstra Parlementer adalah menyelenggarakan FGD agar semua infrastruktur, kelembagaan, kementrian, Perguruan Tinggi dan ormas-ormas besar bisa menyampaikan pernyataan pendapat.

“Untuk formasi kabinet Jokowi-Kh.Mahruf Amin harus diperbanyak dengan tambahan beberapa Kementrian ada wakil menteri atau menteri muda,” imbuhnya. [ifw/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar