Politik Pemerintahan

Jumlah TPS Pilbup Mojokerto Turun

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Buchori. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember mendatang sebanyak 2.084 TPS. Sebanyak 2.084 TPS tersebut mengalami penurunan hingga 1.141 TPS dibanding pada Pemilu 2019 lalu.

Jika pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, jumlah TPS di Kabupaten Mojokerto sebanyak 3.225 TPS. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto, 9 Desember mendatang. Penuruan jumlah TPS tersebut mencapai 35 persen.

Meski jumlah TPS yang tersebar di 304 desa dan kelurahan se-Kabupaten Mojokerto ini masih bersifat sementara, namun pemetaan tersebut dinilai sudah final. Jumlah tersebut menampung 820 ribu pemilih sesuai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Senin (14/9/2020) lalu.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Buchori mengatakan, peluang pertambahan kemungkinan ebih banyak TPS kecil, mengingat minimnya daftar pemilih tambahan sebelum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada H-3 pemungutan suara. “Untuk jumlah TPS kayaknya tidak banyak yang bertambah atau berkurang,” ungkapnya, Sabtu (19/9/2020).

Pihaknya tak menampik, masa pandemi Covid-19 seperti ini, peluang kerumunan massa saat coblosan cukup tinggi. Apalagi, dengan penurunan jumlah TPS tersebut, batasan maksimal jumlah pemilih di setiap TPS otomatis bertambah jika dibandingkan saat Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.

“Setiap TPS nanti bisa diisi hingga 500 pemilih, ini sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19,” katanya.

Atau bertambah 200 orang dari batasan saat Pemilu 2019 yang maksimal hanya 300 pemilih per TPS. Menurutnya, batasan minimal jumlah pemilih setiap TPS tersebut sudah sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Jumlah tersebut masih bersifat sementara karena KPU masih akan menyusun dan memutakhirkan lagi.

“Justru batasan maksimal 500 orang itu sudah turun setelah disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Yang dulu (pilkada 2015) idealnya adalah 800 orang maksimal per TPS. Tapi ini masih sementara karena kita akan menyusun dan memutakhirkan lagi jumlah TPS berdasarkan jumlah DPS yang masih dimutakhirkan kembali sebelum ditetapkan sebagai DPT,” jelasnya.

Menurutnya, peluang bertambah TPS masih terbuka seiring bertambahnya pemilih yang belum tercatat dalam DPS yang sudah ditetapkan. Untuk proses coblosan, lanjut alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya ini, juga akan disimulasikan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. [tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar