Politik Pemerintahan

Jual Beli Tembakau Jawa Berpotensi Marak di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Jual beli tembakau Jawa di kabupaten Pamekasan, berpotensi marak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun terdapat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya dan Perlindungan Tembakau Madura.

Hal tersebut karena hanya kabupaten Pamekasan yang menerapkan regulasi larangan tembakau Jawa di Madura. Terlebih secara geografis, Bumi Gerbang Salam merupakan kabupaten yang tepat berada di tengah-tengah Pulau Garam.

“Kesulitan kami soal jual beli tembakau Jawa, karena Pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten di Madura yang menerapkan perda tembakau. Sementara tiga kabupaten lainnya tidak,” kata Kabid Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno, Senin (19/8/2019).

Kondisi tersebut justru menjadikan perda tentang larangan tembakau Jawa di Pamekasan, terkesan tidak ‘bertaring’. Apalagi jika tembakau Jawa lepas dari pangawasan dan bebas diperjual belikan, sekalipun dengan cara diam-diam.

“Selama ini yang terjadi, kalau misalnya ada mobil mengangkut tembakau yang melintas di Pamekasan, kami tidak bisa langsung menindak. Khawatir mobil tersebut justru menuju Sumenep (dari arah Bangkalan dan Sampang), namun yang pasti kalau tujuannya Sumenep kami tetap kawal sampai perbatasan untuk memastikan tujuannya,” ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya tetap rutin menggelar operasi gabungan bersama TNI-Polri maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, demi menegaskan perda. “Andai semua kabupaten di Madura punya aturan serupa, proses pengawasan tentunya akan lebih mudah,” jelasnya.

“Sebab jika semua kabupaten menerapkan regulasi serupa, tentunya kita bisa menggelar operasi gabungan di sejumlah titik di perbatasan. Sekaligus membatasi ruang gerak pengiriman tembakau Jawa ke Madura, khususnya di kabupaten Pamekasan,” tegasnya.

Seperti diketahui keberadaan perda tentang tembakau di Pamekasan, merupakan salah satu upaya terbaik pemerintah untuk menghindari kualitas maupun harga tembakau Madura, khususnya kualitas maupun harga tembakau milik petani di Pamekasan.

Hanya saja kondisi tersebut seringkali bertolak belakang dengan realitas yang terjadi setiap memasuki musim panen hingga proses jual beli tembakau. Bahkan hal tersebut juga selalu menempatkan posisi dilematis pada petugas penegak perda, khususnya Satpol-PP Pamekasan. [pin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar