Politik Pemerintahan

Jombang Tancap Gas Susun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Tim penyusun PPKD Jombang saat melakukan kordinasi di Kantor Disdikbud setempat, Kamis (28/11/2019). [Foto; Yusuf Wibisono]

Jombang (beritajatim.com) – Pemkab Jombang langsung tancap gas menyusun PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah). Hal itu setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membentuk tim sembilan untuk kepentingan penyusunan tersebut.

Tim yang diketuai budayawan Nasrul Illahi itu berisi lintas sektor. Mulai seniman, budayawan, praktisi pendidikan, wartawan, serta unsur pemerintah. Mereka sudah melakukan beberapa kali kordinasi untuk menginvetarisir kebudayaan apa saja yang ada di Kota Santri.

“Penyusunan PPKD ini melibatkan masyarakat melalui para ahli. Hal itu dan sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Tim PPKD bekerja sesuai SK kepala daerah dalam hal ini Bupati Jombang,” ujar Kepala Bidang Kebudayaan, Disdikbud Jombang, Sugeng, Jumat (29/11/2019).

Sugeng menjelaskan, dalam undang-undang tersebut sudah mengatur secara gamblang langkah-langkah pemajuan kebudayaan. Diantaranya, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, serta pengembangan dan pemanfaatan.

Dia mengungkapkan, salah satu upaya pemajuan kebudayaan adalah dengan membuat pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. Pokok pikiran tersebut berisi dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

“PPKD nantinya akan menjadi pedoman dalam rangka pemajuan kebudayaan. Juga menjadi bahan rencana pemajuan kebudayaan jangka panjang maupun menengah. Penyusunan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan,” ujarnya.

Ketua Tim Sembilan yang juga budayawan Jombang, Nasrul Ilahi atau Cak Nas menambahkan, pihaknya sudah melakukan tiga kali pertemuan dalam rangka penyusunan PPKD. Dalam forum itu pihaknya juga sudah membentuk sejumlah tim guna mengidentifikasi terkait objek pemajuan budaya dan cagar budaya. Diantaranya adalah tim survei, tim dokumentasi, serta publikasi.

Cak Nas merinci, secara garis besar data yang dikumpulkan mencakup lima hal. Yakni, gambaran umum objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan, sarana prasarana kebudayaan, peraturan daerah terkait pemajuan objek kebudayaan, serta permasalahan, upaya penyelesaian dan kendala.

Menurut Cak Nas, keseluruhan proses pengumpulan data tersebut mengacu pada borang atau formulir PPKD Kemendikbud, yakni mencakup 11 jenis. Meliputi, borang manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisonal, serta teknologi tradisional. Kemudian, borang seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.

“Untuk melaksanakan pengumpulan data dalam penyusunan PPKD, digunakan dua cara, yaitu survei lapangan dan forum terbuka. Jika ada data-data kebudayaan di lapangan, masyarakat bisa menyampaikan kepada tim. Kita akan menggelar forum terbuka pada awal Desember ini,” ujar Cak Nas. [suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar