Politik Pemerintahan

Jokowi Larang Dewan Pengawas KPK dari Politisi dan Aparat

Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui poin pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan rancangan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisasi oleh DPR. Jokowi menilai, pengawasan perlu dilakukan terhadap seluruh lembaga negara dan lembaga independen. Ia menilai perlunya prinsip ‘check and balances’ dalam menjalankan keberlangsungan lembaga.

“Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik,” kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9).

Berangkat dari pemahaman tersebut, Jokowi memandang perlu dibentuk Dewan Pengawas yang mengawasi internal KPK. Namun, Jokowi mengajukan sejumlah syarat. Pertama, anggota Dewan Pengawasn KPK harus berasal dari tokoh masyarakat, seperti akademisi dan pegiat antikorupsi. “Bukan dari politisi, bukan dari birokrat, ataupun dari aparat penegak hukum aktif,” kata Presiden.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas KPK pun, ujar Jokowi, harus dilakukan sendiri oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi. “Saya ingin memastikan, tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly juga menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang lebar bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota Dewan Pengawas KPK. [kun]

Sumber: Republika





Apa Reaksi Anda?

Komentar