Politik Pemerintahan

Jika LHP BPK Disclaimer Lagi, Iklim Investasi Jember Rugi

Bupati Jember Hendy Siswanto

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun 2020 tidak kembali disclaimer atau tak bisa dinilai.

APBD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tahun terakhir pemerintahan Bupati Faida. Tahun sebelumnya, LHP BPK tak memberikan penilaian alias disclaimer terhadap pelaksanaan APBD Jember 2019.

Saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan adanya penganggaran dan realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2019 pada 13 organisasi perangkat daerah yang tidak tepat. Jumlahnya mencapai Rp 70,745 miliar.

Temuan adanya ketidaktepatan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan atas dokumen DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), surat pertanggungjawaban fungsional, laporan kendali kegiatan, dan bukti pertanggungjawaban. Temuan tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Sampai saat ini, menurut Hendy, belum ada kabar resmi dari BPK terkait audit terhadap APBD 2020. “Semoga tidak (disclaimer) jika bisa,” katanya kepada beritajatim.com, Sabtu (22/5/2021).

Hendy mengatakan, opini disclaimer bisa berdampak buruk terhadap investasi di Jember. “Suasana investasi di Jember menjadi kurang menarik dan risiko-risiko lainnya. Kami harus kerja super keras untuk wujudkan kembalinya kepercayaan masyarakat,” katanya.

Pengembalian kepercayaan ini, menurut Hendy harus dibantu semua pemangku kepentingan, termasuk media massa. Namun jika memang kembali memperoleh predikat disclaimer, Hendy akan melakukan penguatan kerja organisasi perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa melalui kolaborasi dengan instansi lainnya. “Dan dikonkretkan dengan semua pejabat turun ke lapangan untuk membantu masyarakat,” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar