Politik Pemerintahan

Jember, Kabupaten Kongres

Jember (beritajatim.com) – Sepanjang November dan Desember 2018, Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggelar sejumlah rapat umum seremonial yang melibatkan ribuan orang di berbagai tempat dan latar belakang peserta. Pertemuan-pertemuan ini disebut kongres.

Ada berbagai macam kongres: kongres tukang becak, kongres guru tidak tetap, kongres perangkat desa, kongres takmir masjid, kongres anak yatim, kongres tukang ojek, kongres nelayan, hingga kongres ibu hamil.

“Pertanyaannya: kongres-kongres ini bagian dari kegiatan yang tujuannya langsung kepada masyarakat atau ini hanya kegiatan birokrasi, belanja pemerintah. Kalau kemudian belanja dari pemerintah, tujuan kemanfaatannya seperti apa,” kata Hermanto Rohman, pengajar kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan pengamat otonomi daerah, Minggu (6/1/2019)

Hermanto mengatakan, belanja yang bertujuan langsung untuk masyarakat antara lain pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Tapi kalau kegiatan ini (kongres), bukan kegiatan yang muncul dari masyarakat, berarti ini adalah belanja kegiatan birokrasi. Kalau kegiatan birokrasi, ya kita harus track juga, kemanfaatnnya untuk apa,” katanya.

“Kongres itu targetnya untuk apa? Kalau targetnya untuk menyosialisasikan program-program bupati, maka di situ harus (dilihat): relevan tidak? Nilainya sebanding tidak dengan kemanfaatannya?” kata Hermanto.

Hermanto mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ada beberapa program pembangunan yang terkait dengan pelayanan sosial dasar, seperti penanganan angka keselamatan ibu hamil.

“Pertanyaannya adalah apakah ketika kita menargetkan penanganan masalah ibu hamil, itu selesai dengan adanya kongres? Kedua, misalnya terkait dengan orang miskin seperti tukang becak atau penerima bantuan. Pertanyaannya: kalau mau menargetkan penyelesaian permasalahan, apakah akan selesai dengan kongres? Itu seharusnya diinvestigasi, termasuk apakah ini kegiatan yang efektif atau jangan-jangan hanya seremonial. Belum lagi substansi di situ. Semestinya bisa di-track pada masyarakat, apakah dapat manfaat ketika ada kegiatan itu,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar