Politik Pemerintahan

Jember Butuh Kalender Agenda Wisata Tahunan untuk Saingi Banyuwangi

Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki potensi pariwisata luar biasa. Namun potensi itu belum mampu dikelola dalam sebuah kalender agenda pariwisata yang menarik dan berjalan sepanjang bulan.

Demikian penilaian DPRD Jember, dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di gedung parlemen, Sabtu (17/4/2021) malam.

“Praktis Jember dikenal dan menjadi ramah untuk jujukan wisata hanya pada saat event JFC (Jember Fashion Carnaval). Di luar momen itu, kunjungan wisatawan berkurang,” kata Agus Sofyan, juru bicara parlemen dari PDI Perjuangan.

Agus mengatakan, pola konektivitas antara pilar pendukung dan pelaku wisata, yaitu hotel, restoran, biro perjalanan, pengelola destinasi dan desa wisata, serta pelaku budaya masih belum berjalan sinergis. “Terutama untuk membangun desain calender of event yang berkelanjutan di Jember,” katanya.

Para pemangku kepentingan pariwisata ini praktis berjalan sendiri-sendiri. “Bahkan keberadaannya luput dari perhatian dari pemerintah. Jember tertinggal jauh dari pengelolaan yang dilakukan kabupaten tetangga, Banyuwangi. Padahal secara potensi Jember juga tidak kalah, baik dari aksesibilitas dan insfrastruktur pendukung serta sebaran destinasi yang potensial,” kata Agus.

Persoalan lainnya yang dicatat DPRD Jember adalah lemahnya dukungan kebijakan pemerintah kabupaten dalam mengelola destinasi yang menjadi aset daerah seperti Watu Ulo dan Rembangan. Padahal sekarang muncul destinasi wisata baru seperti Pantai Payangan atau Teluk love.

“Pemerintah Kabupaten Jember wajib menyusun calender of event tahunan dengan melibatkan semua pelaku pariwisata. Kolaborasi dengan pilar pendukung dan pelaku wisata dalam mengembangkan sektor wisata unggulan daerah perlu ditingkatkan,” kata Agus.

Parlemen juga merekomendasi kepada Pemkab Jember agar lebih meningkatkan promosi dan perbaikan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata. Pengelolaan destinasi wisata yang menjadi aset daerah bisa dilakukan dengan menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga secara profesional.

Di lain sisi, lanjut Agus, Pemerintah ┬áKabupaten Jember juga perlu mendorong terbentuknya desa wisata di beberapa desa potensial. “Ini untuk menambah jumlah dan variasi destinasi wisata,” katanya. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar