Politik Pemerintahan

Jember Belum Punya Kebijakan Strategis dan Perda Pengelolaan Sampah

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum memiliki kebijakan strategis daerah (jakstrada) dan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Padahal peraturan presiden soal jakstrada sudah terbit pada 2017.

Ratih Murwani, Kepala Bidang Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, mengatakan, seharusnya jakstrada ini sudah dibuat oleh Pemkab Jember pada 2018.

“Karena pada 2017 ada Peraturan Presiden Jakstranas (Kebijakan Strategis Nasional),” katanya, usai bertemu Komisi C DPRD Jember, Kamis (3/12/2020).

Pemkab Jember adalah satu-satunya kabupaten dan kota di Jatim yang belum memiliki jakstrada tentang persampahan. “Jakstrada ini data tentang penanganan dan pengelolaan sampah. Jadi seberapa sih konsentrasi kepala daerah dalam pengelolaan sampah: penanganannya bagaimana, pengurangannya bagaimana, ini perlu dilihat,” kata Ratih.

“Nantunya dari jakstrada ini, ada beberapa yang bisa menjadi penghargaan. Salah satunya Adipura. Cuma Adipura tidak hanya data itu, tapi juga turun ke lapangan melihat kondisi di lapangan seperti apa: sesuai tidak dengan data yang disampaikan,” kata Ratih.

Ratih tidak tahu kenapa Pemkab Jember belum menggarap jakstrada. “Saya kurang tahu persis. Mereka (Dinas LH Jember) sudah membuat rancangannya tapi bupati belum tanda tangan. Jadi otomatis mereka menunggu bupati. Sebenarnya Dinas sudah berinisiatif,” katanya.

Selain itu ada dana insentif khusus jika memang pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap jakstrada. Nominalnya ditentukan pemerintah pusat dan setiap daerah berbeda-beda. “Kemarin ada dana insentif daerah. Jember tidak dapat. Mungkin karena (tidak adanya) jakstrada itu, atau dalam mengelola pemerintahannya tidak bagus, saya tidak tahu,” kata Ratih.

Pemprov Jatim sebenarnya sudah sering mengajak Pemkab Jember berkonsultasi. Dari sana diperoleh informasi alasan pemkab tidak mengikuti program Desa Berseri. Salah satunya masalah ketiadaan anggaran. “Waktu rapat juga tidak ada anggaran, sehingga mereka tidak bisa hadir, dan tidak ada disposisi dari bupati,” kata Ratih.

Selain tidak mempunya jakstrada, Jember juga belum memiliki peraturan daerah soal sampah. “Daerah lain hampir semuanya sudah,” kata Ratih.

Perda ini, menurut Ratih, untuk mengatur masyarakat dalam penanganan sampah. Salah satunya pemberian sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. “Sanksinya terserah, mau sanksi denda atau diambil KTP-nya atau bagaimana,” katanya.

Informasi yang diperoleh Ratih, rancangan perda sebenarnya sudah mulai disusun oleh Dinas LH Jember. “Tapi karena tidak ada lampu hijau dari bupati, akhirnya berhenti,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Arismaya Parahita mengatakan, organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya baru terbentuk 2016. “Apa yang disampaikan Pemprov itu memang faktanya seperti itu,” jelasnya, Jumat (4/12/2020).

“Soal jakstrada, kami memang sempat menyusun. Kemudian kami ajukan kepada bupati, tapi kemudian belum ada petunjuk sampai sekarang,” kata Arismaya.

Demikian pula soal perda sampah. ‘Itu malah awal banget. Itu seharusnya sudah masuk Prolegda (Program Legislasi Daerah). Tapi juga tidak terbahas, mungkin karena ada beberapa program yang dianggap lebih prioritas barangkali,” kata Arismaya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar