Politik Pemerintahan

Jelang Pilwali Surabaya, Pemkot Surabaya Harus Maksimalkan Kualitas Birokrat

Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat politik Edward Dewaruci meminta agar Pemkot Surabaya tidak membiarkan KPU berjalan sendiri dalam rangka proses penyelenggaraan Pilwali Surabaya pada tanggal 9 Desember nanti. Menurutnya, di tengah pandemi, sinergitas semua pihak sangat penting demi terselenggaranya pesta demokrasi 5 tahunan itu.

“Tahapan sudah dimulai tanggal 15 besok sudah ada perubahan tahapan PKPU. Nah, KPU tidak punya perangkat sampai kelurahan dan kecamatan. Itu untuk Sekretariat PPS, PPK juga sekretaris dan bendahara yang harus dijabat oleh PNS karena pengelolaan anggaran negara,” kata Edward.

Kondisi demikian, menurutnya menjadikan jajaran pemerintahan Tri Rismaharini harus mampu mempersiapkan perangkat birokrasi yang tepat. “Pemkot melalui Kesbang kualitasnya birokrasi yang mesti dimaksimalkan. Harus PNS terbaik yang ditempatkan di PPS dan PPK,” tegasnya.

“Pengadaan juga mesti dihitung. Pengadaan harus dipastikan jumlahnya. Karena saat ini TPS harus diperbanyak. Redesign harus diubah. Perencanaan harus matang,” tambah Edward.

Permasalahan anggaran ini, menurut Edward juga sangat vital. “Tahapannya harus sudah diaktifkan dan dilantik. Nanti ada verifiaksi pemilih coklit. Makanya harus bikin panitia toh. PPDP nya ini yang mau jalan dengan kondisi covid untuk penyocokan pemilih, jangan sampai dobel dobel,” jelasnya. “Nah sekarang, Rapat saja tidak bisa. Kasihan KPU karena saat ini tidak ada anggaran,” pungkas Edward Dewaruci. [ifw/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar