Politik Pemerintahan

Jelang Mutasi Besar-besaran, Puluhan Pejabat Pemprov Ikuti ‘Talent Pool’

Surabaya (beritajatim.com) – Gerbong mutasi Pemprov Jatim akan bergerak kembali. Mutasi besar-besaran akan dilakukan sekitar bulan Agustus 2019. Ini adalah mutasi pertama yang akan dilakukan pemerintahan Khofifah-Emil.

Ada beberapa posisi jabatan di Pemprov Jatim yang masih lowong dan dijabat Plt. Yakni, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Asisten I Sekdaprov Jatim, Asisten III Sekdaprov Jatim, dua orang Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro SDA Setdaprov Jatim, Direktur dan Wakil Direktur RS Saiful Anwar Malang.

Untuk mengisi jabatan-jabatan ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim melakukan assessment atau ‘talent pool’ (uji kompetensi pejabat).

Gelombang kedua assessment untuk pejabat setingkat eselon II kembali dilaksanakan BKD Jatim. Setidaknya ada 20 pejabat yang telah dipanggil untuk mengikuti talent pool yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mulai Jumat (26/7/2019) besok.

Kepala BKD Provinsi Jatim, Anom Surahno mengungkapkan, talent pool ini merupakan kelanjutan dari talent pool pada 12 Juli lalu yang mengikutkan 12 pejabat eselon II.

Pada gelombang kedua ini, ada 20 pejabat yang di-assessment. Setelah itu, pada gelombang ketiga rencananya akan dilakukan kembali untuk 20 pejabat eselon II. “Totalnya 52 pejabat yang akan di-assessment mulai gelombang pertama hingga ketiga. Semua proses akan dilakukan di Jakarta,” tutur Anom.

Pada gelombang kedua ini cukup menarik, karena dua nama yang disebut-sebut akan mengisi kekosongan jabatan di Dinas Pendidikan Jatim mengikuti talent pool secara bersamaan. Keduanya adalah Kepala Biro Kessos Setdaprov Jatim yang juga Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Jatim Hudiyono dan Kepala Dinas Kominfo Jatim Ardo Sahak.

Keduanya masuk dalam daftar assessment susulan bersama satu pejabat lainnya, yakni Kepala Biro Administrasi Organisasi Setdaprov Jatim Nurcholis.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Anom membenarkan adanya tambahan tiga nama usulan. Hal itu karena ada tiga nama yang diusulkan tidak dapat mengikuti talent pool pada gelombang kedua ini. Di antaranya ialah Kepala Bappeda Provinsi Jatim Boby Soemiarsono, Kepala Bapenda Provinsi Jatim Boedi Prijo Soeprajitno dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wahid Wahyudi. “Jumat besok ketiganya ada rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Jadi akan diikutkan pada gelombang ketiga Agustus mendatang,” jelas Anom.

Selain ketiga nama tersbeut, beberapa nama yang disebut-sebut akan mengikuti assessment di antaranya adalah Kepala Disnaker dan Transmigrasi Himawan Estu Bagijo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mas Purnomo Hadi, Kepala Disbudpar Sinarto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Abdul Hamid, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Abduh M Mattalitti, Kepala Dinas Perhubungan Fattah Jasin, Kepala Satpol PP Jatim Budi Santosa, Kepala DLH Diah Susilowati, Kepala Dinas Pertanian Hadi Sulistyo, Kepala Dinas Perkebunan Karyadi, Kepala Bakorwil Jember Tjahjo Widodo.

Anom menuturkan, assessment ini merupakan review dari assessment pejabat yang sebelumnya pernah diikuti. Menurutnya, review ini merupakan suatu hal yang wajar bagi pejabat di pemerintahan. “Assessment memiliki masa berlaku yang perlu diperbarui selama dua tahun sekali. Setelah habis masa berlaku assessment-nya dua tahun, dia perlu di-assessment lagi. Kalau belum dua tahun tidak menjadi keharusan,” tegasnya.

Assessment ini, lanjut Anom, dilakukan untuk mengukur kemampuan pejabat dalam melakukan kegiatan manajerial dan pemecahan masalah (problem solving). Selain itu, dia juga akan mengikuti psikotest dari tim assessment independen.

Hasilnya, lanjut Anom, akan menjadi dasar dalam pemetaan kompetensi ASN. Pemetaan tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar oleh pansel untuk pengisian jabatan di Pemprov Jatim. “Pansel yang dibentuk akan mengusulkan tiga nama untuk tiap OPD yang akan diisi dengan tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017,” tandasnya.

Sesuai PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, dijelaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang lowong melalui mutasi dapat dilakukan melalui uji kompetensi.

Selanjutnya, pengisian JPT harus memenuhi persyaratan satu klasifikasi jabatan, memenuhi standar kompetensi jabatan dan telah menduduki jabatan minimal dua tahun atau paling lama lima tahun. Selain itu, pengisian jabatan juga harus berkordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Anom mengakui, KASN memiliki kewenangan yang cukup kuat terkait pengisian jabatan. Bahkan, KASN dapat membatalkan mutasi yang terbukti cacat prosedur. “Contohnya sudah banyak, tahun ini mutasi di Kota Pasuruan dan Kabupaten Malang dibatalkan KASN. Tahun lalu di Nganjuk, Lumajang dan Kediri,” pungkasnya. (tok/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar